Pemicu Kerusuhan di Pilkada, Kapolda NTB: Berantas Miras dan Narkoba!
Mataram, IDN Times - Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan memerintahkan jajarannya untuk menggencarkan operasi peredaran minuman keras (miras) dan narkoba pada proses tahapan Pilkada serentak 2024. Menurutnya, kerusuhan yang terjadi di Pilkada atau Pemilu banyak dipicu karena pelaku mengonsumsi miras.
"Saya sudah memberi petunjuk, karena kerusuhan itu bukan semata-mata karena terkait dengan pemilu atau pilkada. Tapi itu disebabkan oleh adanya pelaku mengonsumsi minuman keras. Jadi mereka itu berantem bukan karena pilkada, yang saya baca informasinya mereka melakukan karena faktor pribadi. Tapi untuk miras kita akan berantas, begitu juga narkoba," kata Hadi usai penandatanganan kerja sama antara Polda NTB dengan KPU NTB di Mataram, Jumat (18/10/2024).
1. Polda NTB dan KPU NTB teken kerja sama untuk menyukseskan Pilkada serentak 2024
KPU NTB dan Polda NTB menandatangani perjanjian kerjasama untuk menyukseskan Pilkada serentak 2024. Hadi menjelaskan ada Operasi Mantap Praja yang dilakukan aparat kepolisian untuk menjamin kelancaran Pilkada serentak 2024.
"Bagaimana tahapan-tahapan pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Tidak ada kecurangan, dan kita sangat menjaga itu agar pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan aman dan lancar," kata pria kelahiran Selong, Lombok Timur ini.
2. Jamin netralitas Polri di Pilkada 2024
Hadi juga menjamin netralitas anggota Polri di Pilkada serentak 2024 sesuai perintah Kapolri. Dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024, anggota Polri punya tugas menjaga masyarakat, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu dan pemerintah daerah agar bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
"Siapa yang diharuskan untuk netral, harus netral. Siapa yang boleh berpolitik kita siapkan untuk berpolitik. Dari Polri, kami komitmen untuk menjaga netralitas," katanya.
Polda NTB bersama jajaran akan melakukan penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Kasus-kasus dugaan pelanggaran yang telah dievaluasi Bawaslu dipastikan akan ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian.
3. Berkolaborasi agar pilkada berjalan aman dan lancar
Sementara, Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid menjelaskan penandatanganan kerja sama dengan Polda NTB, bukan saja soal pengamanan Pilkada 2024. Tetapi juga terkait pembinaan sumber daya manusia.
"Selain terkait pengamanan baik yang memang menjadi tugas dan fungsi kepolisian. Poinnya adalah akan menjadi dasar kita bersinergi secara bersama-sama, kolaborasi lebih jauh sehingga pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar," kata Khuwailid.
Dalam jangka panjang, kata Khuwailid, kerjasama ini tidak berhenti pada pelaksanaan Pilkada 2024. Namun akan terus dilanjutkan untuk pembinaan sumber daya manusia. Khuwailid menambahkan Pilkada seharusnya bukan pesta demokrasi. Tetapi Pilkada adalah kontestasi dalam rangka fastabiqul khairot atau berlomba-lomba menuju kebaikan.
"Sehingga yang menang mendapat dua pahala, yang kalah satu pahala. Sehingga semua orang beruntung, tidak ada yang merugi. Sehingga seluruh elemen bisa mengambil peran sesuai tupoksi masing-masing," tandas mantan Ketua Bawaslu NTB ini.
