Pemerintah Gelontorkan Rp1,61 Triliun untuk Pembangunan di NTT
- Pemerintah pusat mengalokasikan Rp1,61 triliun untuk infrastruktur NTT tahun 2026, fokus pada proyek strategis nasional, ketahanan air, serta konektivitas darat, laut, dan udara.
- Sekitar Rp500 miliar dialokasikan untuk pembangunan irigasi dan bendungan guna memperkuat ketahanan air dan mendukung ketersediaan pangan di berbagai wilayah NTT.
- Anggaran juga menyasar jalan nasional, pelabuhan, bandara, serta pengembangan sarana pendidikan dan hukum demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Kupang, IDN Times - Pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp1,61 triliun pada 2026 untuk infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggaran ini akan difokuskan untuk memperkuat proyek strategis nasional, ketahanan air, serta konektivitas darat, laut, dan udara.
Dana jumbo ini dialokasikan melalui berbagai kementerian dan lembaga. Targetnya pertumbuhan ekonomi daerah lewat pembangunan aset fisik baru seperti irigasi, jalan dan jembatan, gedung dan bangunan, serta fasilitas publik lainnya.
1. Kementerian PU dapat peran besar
Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Nusa Tenggara Timur, Adi Setiawan, menyatakan sektor pekerjaan umum tetap jadi tulang punggung pembangunan infrastruktur di NTT. Ia mencatat pagu terbesar berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum yaitu tujuh dari sepuluh satuan kerja (satker).
Salah satunya pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II (2025–2026) di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sekolah ini memiliki sarana penunjang akademik dan non-akademik, termasuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sistem Penyediaan Air Bersih.
"Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis NTT mengelola belanja modal dan belanja gedung terbesar, yakni Rp311,9 miliar. Salah satu proyek utama adalah pembangunan Sekolah Rakyat dengan alokasi Rp188,9 miliar," kata dia.
2. Setengah triliun untuk irigasi dan bendungan
Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp500 miliar pula untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan irigasi.
"Ini jadi penguatan ketahanan air menjadi prioritas lain," kata dia.
Selain itu, salah satu proyek strategis ialah penyelesaian pembangunan bendungan melalui SNVT Pembangunan Bendungan I senilai Rp132,6 miliar dan SNVT Pembangunan Bendungan II sebesar Rp115,4 miliar.
"Yang diharapkan mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air di berbagai wilayah NTT," tambahnya.
3. Anggaran jalan nasional dan pelabuhan
Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II juga akan mengelola anggaran Rp212,6 miliar dengan realisasi yang telah mencapai 17 persen di awal tahun ini.
"Ini untuk pemeliharaan serta peningkatan jalan dan jembatan untuk konektivitas darat, pembangunan dan preservasi jalan nasional terus digenjot untuk menekan biaya logistik dan memperlancar distribusi barang antarwilayah," tambah dia.
Sementara di sektor laut, Pelabuhan Marapokot mendapat alokasi Rp79,9 miliar dengan realisasi 32 persen. Investasi ini disebut melampaui belanja modal transportasi udara tahun ini. Selain Marapokot, pengembangan juga dilakukan di KSOP Waingapu dan Pelabuhan Wini guna memperkuat konektivitas antar-pulau.
Bandara Wonopito akan dikembangkan dengan pagu Rp13 miliar yang realisasinya mencapai Rp3,6 miliar dan Bandara Komodo Rp5,5 miliar dengan realisasi sekitar Rp200 juta.
Kawasan Labuan Bajo dan Flores Barat sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas juga mendapat dukungan lintas sektor, di antaranya Kantor Imigrasi Labuan Bajo Rp30 miliar, Pengadilan Negeri Labuan Bajo Rp10 miliar, serta Badan Otorita Labuan Bajo Flores Rp4,8 miliar.
4. Pengembangan sarana pendidikan dan hukum
Di sektor pendidikan tinggi, Universitas Nusa Cendana (Undana) memperoleh alokasi Rp61 miliar dan Universitas Timor (Unimor) Rp16 miliar untuk pengembangan sarana. Sementara itu, pembangunan fasilitas layanan hukum dan keamanan mencakup Kejaksaan Negeri Kota Kupang sebesar Rp25 miliar dan Satbrimob Polda NTT Rp9,2 miliar.
Pemerintah berharap alokasi anggaran Rp1,61 triliun ini mampu memperkuat fondasi infrastruktur NTT pada 2026, memperlancar konektivitas, serta menjamin ketersediaan air bagi masyarakat.
"Sinergi antara kementerian, lembaga, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar investasi besar tersebut benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga," tutupnya.
