Kupang, IDN Times - Kelompok rentan di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali memberi usulan pembangunan untuk tahun 2027. Usulan tersebut disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 pada 7–9 Mei 2026 di Kupang.
Khusus untuk kelompok rentan ini khusus disampaikan melalui MUSIK KEREN atau Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan.
Usulan ini berasal dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
Kelompok rentan memberi 109 usulan namun hanya 57 usulan yang diterima melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Usulan ini berkaitan dengan kebutuhan kelompok rentan pada sektor pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi, infrastruktur, serta tata kelola.
"Dengan usulan yang sudah diterima ini mudah-mudahan dapat menjadi jawaban bagi kelompok rentan," ujar Elmi Ismau dari Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas Untuk Inklusi (Garamin) NTT.
Berbagai unsur dilibatkan dalam forum tersebut, mulai dari organisasi masyarakat sipil (OMS), organisasi penyandang disabilitas, forum anak, perwakilan lansia, komunitas adat, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), hingga mitra pembangunan. Mereka menyerahkan langsung aspirasi agar diakomodasi dalam RKPD 2026.
Musrenbang RKPD Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 7–9 Mei 2026 di Kota Kupang ini juga didukung Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).
Pada tahun sebelumnya MUSIK KEREN mengakomodasi usulan APBD Provinsi NTT melalui 12 program dan 26 subkegiatan dengan total anggaran mencapai Rp110 miliar.
Ketua DPRD NTT Emilia Julia Nomleni pada kesempatan yang sama mengatakan aspirasi kelompok rentan merupakan cerminan wajah pembangunan NTT yang sesungguhnya.
“Merekalah kelompok yang paling membutuhkan arti pembangunan, baik secara fisik maupun sumber daya manusia, dan inilah yang menjadi fokus program yang kita miliki,” ujar dia.
Sebelumnya Plt Kepala Bapperida NTT Theresia Maria Florensia dalam laporan panitianya menyebut 93 usulan sudah disetujui dan 31 usulan yang belum diakomodir. Usulan ini berasal dari aspirasi pembangunan dari kabupaten/kota yang dibahas. Usulan itu mencakup 104 titik desa dan kelurahan.
"31 usulan yang belum diterima ini karena belum menjadi prioritas dan fokus pembangunan Pemerintah Provinsi NTT di tahun 2027. Beberapa usulan perlu ada penyesuaian terkait domain kewenangan, kesiapan kelengkapan teknis dan sumber pendanaan," jelas dia.
Usulan yang disetujui untuk pembangunan NTT di 2027 nantinya ialah mengenai rehabilitasi jalan; penyediaan air bersih dan sumber daya air; rumah layak huni dan penataan pemukiman; dukungan sarana dan prasarana pertanian; peningkatan sarana dan layanan pendidikan; penguatan layanan kesehatan dan penanganan stunting; penguatan sinkronisasi pemanfaatan kawasan perbatasan; serta pengelolaan lingkungan dan penanganan bencana.
"Ini sesuai prioritas pembangunan Dasa Cita Provinsi NTT," tegasnya.