Mulai 2023, Pemprov NTB Cicil Bayar Utang Rp750 Miliar

08 Agu 2022, 19:51 WIB

Rancangan gedung IGD Terpadu RSUD Provinsi NTB yang dilengkapi helipad untuk menghadapi event internasional (Dok. RSUD Provinsi NTB)

Mataram, IDN Times - Di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terdampak pandemik COVID-19, Pemprov NTB akan menyicil pembayaran pinjaman atau utang dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mulai 2023 mendatang. Pemprov NTB mendapatkan pinjaman dari PT. SMI sebesar Rp750 miliar.

Pinjaman itu dipergunakan untuk membiayai dua proyek besar. Di antaranyya pembangunan IGD Terpadu RSUD NTB dan pengadaan alat kesehatan senilai Rp500 miliar. Serta proyek percepatan jalan senilai Rp250 miliar.

"Mudah-mudahan akhir tahun ini rumah sakit kita (pembangunan IGD Terpadu RSUD NTB) sudah tuntas pembangunan fisiknya. Setelah tuntas tentu, bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan pendapatan. Karena dia BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), bisa menyelesaikan utang-utangnya," kata Sekda Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi dikonfirmasi di Mataram, Senin (8/8/2022).

1. Pembayaran utang dicicil 8 tahun

Ilustrasi Utang (IDN Times/Mardya Shakti)

Sekda mengatakan cicilan pembayaran utang tersebut sudah ada skemanya. Utang yang diperoleh Pemprov NTB merupakan pinjaman dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pinjaman ini akan dikembalikan selama 8 tahun dengan suku bunga 6,19 persen per tahun.

Pada tahun 2021, Pemprov NTB diwajibkan membayar provisi ditambah bunga yang totalnya Rp18.525.937.500. Sedangkan pembayaran cicilan dimulai pada tahun 2023 dan akan selesai pada 2029.

2. Lakukan efisiensi anggaran

Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi (Dok. Istimewa)

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB ini mengatakan Pemprov terus melakukan efisiensi anggaran termasuk melakukan refocusing. Hal itu merupakan bagian dari ikhtiar untuk menyehatkan APBD NTB. Karena secara fiskal, cukup terdampak pandemik COVID-19.

"Dampak pasca COVID-19 ini ternyata recovery ekonomi yang kita harapkan baik secara global dan nasional tidak sesuai ekspektasi," ucapnya.

Ketika pandemik COVID-19 sudah mulai melandai, NTB sebagai daerah pariwisata berharap banyak wisatawan yang akan berkunjung. Tetapi ternyata masih banyak hambatan wisatawan berkunjung ke BTB, salah satunya harga tiket pesawat yang mahal.
Sehingga harapan untuk mendapatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor pariwisata tak semanis yang diharapkan.

"Artinya masih ada dampak terhadap perlambatan ekonomi. Walaupun rilisnya semester I 2022 imbas dari adanya WSBK berlanjut MotoGP, ekonomi kita masih bagus," terang mantan Kepala Disbudpar NTB ini.

3. Penggunaan dana pinjaman Rp750 miliar

Salah satu ruas jalan di Kabupaten Bima yang ditangani lewat program percepatan. (Dok. Dinas PUPR NTB)

Total dana pinjaman yang diperoleh Pemprov NTB sebesar Rp750 miliar. Dana tersebut sebesar Rp250 miliar untuk program percepatan jalan tahun jamak dan Rp500 miliar untuk pengembangan RSUD NTB.

Untuk proyek percepatan jalan sebesar Rp250 miliar itu difokuskan untuk penanganan 13 paket proyek infrastruktur jalan dan jembatan provinsi. Sebanyak 13 paket proyek konstruksi jalan dan jembatan tersebut bukan saja dibiayai lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp250 miliar.
T

etapi juga dibiayai lewat dana APBD NTB. Ke-13 paket proyek konstruksi jalan dan jembatan tersebut sepanjang 85,49 km yang ditangani lewat dana pinjaman senilai Rp250 miliar dan Rp368,114 miliar menggunakan APBD. Total anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan 13 paket konstruksi jalan dan jembatan tersebut sebesar Rp618,114 miliar lebih.

Sedangkan Rp500 miliar dana pinjaman digunakan untuk pembangunan Gedung IGD Terpadu sembilan lantai, Gedung Perawatan lima lantai dan Gedung Rawat Inap yang sekarang menjadi IGD Trauma Center dua lantai menjadi enam lantai. Total anggaran yang digunakan sebesar Rp350 miliar. Sedangkan sisanya untuk pengadaan alat kesehatan sebesar Rp150 miliar.

Keberadaan gedung IGD Terpadu tersebut untuk mendukung RSUDP NTB yang telah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan penanganan pembalap WSBK dan MotoGP yang mengalami kecelakaan di Sirkuit Mandalika. Kemudian, RSUD NTB juga akan menjadi rumah sakit rujukan di Indonesia Timur. Sehingga, RSUD NTB harus mengupgrade sarana dan fasilitas pendukung termasuk Sumber Daya Manusia (SDM).