Tiga Isu Penting yang Harus Dimitigasi sebelum Balapan MotoGP
Lombok Tengah, IDN Times - Komandan Lapangan MotoGP 2022 Hadi Tjahjanto menyebutkan tiga isu penting yang harus dimitigasi jelang pagelaran balapan MotoGP Mandalika 18 - 20 Maret nanti. Ia mewanti-wanti mengingat balapan kelas jawara ini tinggal 35 hari lagi.
"Ada tiga isu yang harus benar-benar mitigasi dengan baik. Kita sudah bekerja keras, semuanya akan jelek apabila tiga isu ini tidak kita tangani dan berkoordinasi dengan baik," katanya saat Rapat Sinkronisasi MotoGP 2022 di Raja Hotel Mandalika, Kamis (10/2/2022).
1. Tiga isu yang harus menjadi atensi
Mantan Panglima TNI menyebutkan tiga isu, yakni permasalahan pembebasan lahan, keikutsertaan dalam penyediaan sarana transportasi, dan UMKM dalam sirkuit.
Secara khusus, Hadi meminta PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) memperhatikan masalah ini.
Ia mengapresiasi langkah ITDC yang aktif berkoordinasi dalam penyelesaian persoalan lahan di Mandalika. ITDC berkoordinasi dengan kepolisian dan Tim Komandan Lapangan MotoGP 2022 sehingga penyelesaian di lapangan berjalan maksimal.
2. Pelibatan masyarakat lokal dalam penyediaan transportasi
Hadi mengatakan isu kedua yang perlu menjadi atensi adalah pelibatan masyarakat lokal dalam penyediaan transportasi. Seperti diketahui, beberapa hari lalu masyarakat lokal menggelar aksi unjuk rasa agar dilibarkan dalam pagelaran ini.
Ia meminta ITDC berkoordinasi dengan kepolisian dan tim Komandan Lapangan MotoGP 2022. Sehingga semua mampu ditangani dengan baik sebelum terjadi hal-hal tidak diinginkan.
"Contohnya Dorna cari vendor tersendiri untuk dukungan transportasi. Paling tidak kami terinformasi. Sehingga kami mampu memitigasi di lapangan. Kami tidak mau kejadian itu tanggal 18-20 Maret. ITDC dan MGPA harus berkoordinasi dengan tim termasuk kepolisian," pintanya.
3. Penyediaan UMKM di sirkuit
Isu ketiga yang juga harus benar-benar dimitigasi adalah masalah penyediaan UMKM di sirkuit. UMKM yang ditempatkan harus benar-benar rapi. Ia meminta masyarakat lokal harus menjadi perhatian. Jangan sampai terjadi unjuk rasa karena tidak terakomodasi selama jalanannya MotoGP.
"Pemberdayaan UKM lokal harus diperhatikan. Instruksi Bapak Presiden juga bahwa Mandalika harus bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sehingga peristiwa demo kemarin terkait transportasi tidak boleh terulang kembali. Kita harus berkoordinasi dengan baik secara terbuka," tandasnya.
Sebelumnya, ITDC menyatakan untuk mengakomodir kepentingan pengusaha angkutan lokal. Mereka menggelar pertemuan bersama Wakil Bupati Lombok Tengah, Kepala Dinas Perhubungan NTB, Dirlantas Polda NTB, Kapolres Lombok Tengah, Satuan Lantas Polres Lombok Tengah, perwakilan asosiasi transportasi (APTA NTB), dan pihak Angkasa Pura 1, Minggu, (6/2/2022) lalu.
Akhirnya diperoleh keputusan dan kesepahaman atas permintaan dari asosiasi.
