Sanding Data Siap Digelar, Dua Pejabat Kementerian BUMN Bakal Hadir
Mataram, IDN Times - Proses sanding data bukti kepemilikan lahan KEK Mandalika antara warga dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) siap digelar di Gedung Sangkareang, Kompleks Kantor Gubernur NTB, Selasa (14/2/2023).
Dua pejabat Kementerian BUMN yaitu Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi Kementerian BUMN, Rini Widyastuti dan Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung Kementerian BUMN, Endra Gunawan dipastikan bakal hadir dalam proses sanding data tersebut.
“Dua pejabat dari Kementerian BUMN telah dikonfirmasi untuk hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Asisten Deputi Pariwisata dan Pendukung Kementerian BUMN serta Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi Kementerian BUMN. ITDC dan warga lingkar KEK Mandalika juga dipastikan hadir," kata Ketua Tim Percepatan dan Mediator Penyelesaian Lahan Mandalika Wirawan Ahmad di Mataram, Senin (13/2/2023).
1. Untuk memperjelas pembayaran lahan
Pertemuan ini akan dipandu oleh Kepala Kesbangpoldagri NTB. Dalam pertemuan tersebut, kata Wirawan, ITDC dan warga lingkar KEK Mandalika akan menyajikan data-data yang diyakini oleh kedua belah pihak soal kepemilikan lahan.
"Kami berharap agar data tersebut sinkron. Kalau pun proses sanding data itu nantinya tidak menghasilkan kesepakatan, kami berharap agar konflik tersebut dapat terselesaikan di luar pertemuan sanding data,” harapnya.
Dalam proses sanding data itu, Pemprov NTB memiliki peran sebagai mediator antara ITDC dan warga lingkar KEK Mandalika. Proses sanding data ini dilakukan untuk memperjelas pembayaran lahan yang telah diklaim sebagai HPL ITDC.
"Kami membuat proses sanding data ini setelah timbul keinginan dari masyarakat untuk memperjelas perihal pembayaran lahan di KEK Mandalika,” tambahnya.
2. Harapkan permasalahan lahan KEK Mandalika segera tuntas
Kegiatan sanding data itu juga akan dihadiri Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Dengan adanya sanding data ini, diharapkan agar permasalahan lahan di KEK Mandalika dapat dituntaskan. Sehingga, perjalanan KEK Mandalika sebagai daerah pariwisata super prioritas dapat terus berjalan tanpa ada riak-riak yang mengganggu.
“Kalau ITDC tidak dapat membuktikan pembayaran lahan yang telah dilakukannya, maka harus ada segera tindak lanjut. Mengenai tata cara penindaklanjutan, silakan disepakati masing-masing,” ujarnya.
3. Bupati Lombok Tengah juga diundang menyaksikan sanding data
Sebelumnya, ada anggapan bahwa ITDC menolak sanding data yang difasilitasi oleh Pemprov NTB. Wirawan menjelaskan untuk mengakses data yang dituntut oleh warga lingkar KEK Mandalika, harus mendapatkan izin dari Kementerian BUMN.
Gubernur NTBZulkieflimansyah proaktif untuk menemui Wakil Menteri BUMN agar memberikan izin kepada ITDC membuka data yang dikehendaki oleh warga lingkar KEK Mandalika. Pada akhirnya, Kementerian BUMN mengizinkan dan sanding data dipastikan tergelar pada 14 Februari 2023.
“Pada acara sanding data itu, kami mengundang beberapa pihak untuk menjadi saksi, salah satunya adalah Bupati Lombok Tengah,” tandas Asisten III Setda Provinsi NTB ini.
