- Pertama, DPRD yang harus tahu diri dan sadar diri bahwa kalian wakil rakyat bukan wakil pemerintah.
- Kedua, jangan perjual-belikan aspirasi rakyat.
- Ketiga, buka mata, telinga dan hati untuk melihat, mendengar, dan merasakan penderitaan pelaku.
Demo Mahasiswa Pakai "Surat Cinta" Berisi Kritik agar DPRD NTT Tahu Diri
Intinya Sih
5W1H
Gini Kak
- Mahasiswa Aliansi Perisai Kupang menggelar demo di DPRD dan Kantor Gubernur NTT, menyerahkan 'surat cinta' berisi kritik atas lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah.
- DPRD NTT melalui Winston Rondo dan Ana Waha Kolin menerima surat serta tuntutan mahasiswa, berjanji menindaklanjuti aspirasi terkait harga BBM, pangan, dan kebijakan daerah melalui mekanisme internal dewan.
- Massa aksi juga menyoroti dampak negatif program Makanan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, termasuk kasus SD di Ende yang terdampak pembangunan serta dugaan pembungkaman kritik masyarakat.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Kupang, IDN Times - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perisai di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menggelar aksi demontrasi di DPRD dan Kantor Gubernur NTT pada Sabtu (20/6/2026).
Dalam aksi itu mahasiswa memberikan sebuah "surat cinta" yang berisi kritikan terhadap DPRD NTT yang dinilai tak punya fungsi kontrol dan pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi NTT.
Mahasiswa dalam beberapa orasi, mereka menilai program-program pusat yang diikuti pemerintah daerah harusnya dapat dikontrol, terutama yang merugikan masyarakat.
1. Isi surat cinta untuk DPRD NTT
Koordinator Daerah (Korda) BEM Nusantara DPD NTT, Andhy Sanjaya, selaku koordinator umum massa aksi membacakan surat tersebut di depan gerbang Kantor DPRD NTT.
Bunyi surat yang dibacakan itu ialah :
"Itulah tiga poin yang menjadi surat cinta kita hari ini yang kita sampaikan kepada DPRD. Apa yang menjadi keresahan dan kegelisahan masyarakat bisa disuarakan karena DPRD perwakilan daripada masyarakat, bukan bosnya rakyat," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama mereka memberikan juga tuntutan khusus massa aksi terkait permasalahan saat ini seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Makanan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih.
2. Respons perwakilan DPRD NTT
Surat dan tuntutan massa itu yang diserahkan pada petang itu diterima langsung oleh Winston Rondo selaku Wakil Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur dan Ana Waha Kolin selaku Sekretaris Komisi IV DPRD NTT.
Winston dan Ana mengakui permasalahan harga bahan pokok dan biaya hidup masyarakat yang terdampak akibat persoalan politik dalam negeri maupun geopolitik.
Winston berjanji melalui mekanisme internal di DPRD, aspirasi dan tuntutan yang disampaikan pada sore hari itu akan ditindaklanjuti.
"Yang pasti kami semua 65 orang (anggota DPRD) akan memagari diri kami dengan tugas dan fungsi kami sebagai wakil rakyat baik dalam menetapkan aturan, anggaran, dan melakukan pengawasan," tukas Anna sambil memegang surat tersebut.
Wanita itu juga menyebut permasalahan BBM belakangan menjadi perhatian DPRD NTT dalam rapat paripurna terutama yang terjadi di Amfoang Kabupaten Kupang.
"Itu sudah kita sampaikan kepada Kementerian PUPR untuk bisa melakukan pembangunan infrastruktur di Amfoang sehingga bisa menyalurkan BBM dan jadi BBM satu harga," lanjut dia.
3. Singgung SD di Ende yang terdampak pembangunan Koperasi Merah Putih
Mahasiswa dalam orasi mereka memprotes politik dan kondisi ekonomi dalam negeri yang berdampak pada kenaikan harga BBM dan harga pangan. Persoalan yang terjadi di banyak tempat misalnya adalah aktivitas pertanian dan perikanan yang terdampak kelangkaan dan kenaikan harga BBM.
Mahasiswa menilai kepemimpinan pemerintah pusat hingga daerah saat ini juga inkompeten namun tak menerima kritik dari masyarakat. Mereka menyebut kebijakan MBG dan Koperasi Merah Putih telah membuat gerah masyarakat tapi terjadi pembungkaman seni, pers, dan gerakan protes terhadap hal tersebut.
Persoalan yang terjadi di NTT seperti keracunan makanan MBG hingga SD di Ende yang terdampak pembangunan Koperasi Merah Putih. Sementara MBG juga saat ini diurus polisi, TNI dan politisi atau DPRD NTT.
Dalam aksi itu mahasiswa membawa sejumlah atribut, berorasi, dan menyampaikan puisi atas kritikan mereka.
Aksi di Gedung DPRD NTT berakhir pada pukul 17.20 WITA dan massa melanjutkan demonstrasi di Kantor Gubernur NTT.
