Kualitas Menurun, Pelayanan Publik di Lotim Masuk Zona Kuning

Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pencegah maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kompetensi penyelenggara layanan, serta kualitas pengelola pengaduan pada tiap unit pelayanan publik, baik pemda maupun Pemerintah Pusat.

Dalam penilaian, terdapat empat dimensi yang dinilai, yakni input, proses, output dan pengaduan. Dijelaskan Input untuk mengetahui standar kualifikasi dan kinerja pemberi layanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik serta melihat pemenuhan sarana prasarana pendukung yang dapat menunjang pelayanan publik yang sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009.

"Kalau proses itu bertujuan untuk mengukur pemenuhan komponen dari produk layanan yang diselenggarakan, sehingga memberikan kualitas pelayanan yang baik," Ungkapnya.

Sementara output untuk mengetahui persepsi pengguna layanan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di unit penyelenggaraan layanan. Terakhir ialah penilaian terkait pengaduan, guna mengetahui mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna layanan dalam menyelesaikan persoalan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik menyampaikan adanya pendampingan ini menunjukkan dorongan dan perhatian serius dari Ombudsman kepada Pemkab Lotim dan masyarakat. Khususnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah ini.

"Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ombudsman atas pendampingan yang telah dilakukan kepada Lombok Timur," ungkapnya.

Ia menyayangkan turunnya nilai Lombok Timur tahun 2022, di mana tahun 2021 Lombok Timur masuk dalam kategori hijau atau kualitas tinggi. Sementara tahun 2022, Lombok Timur berada di zona kuning atau kualitas sedang. Sehingga diharapkan pada tahun mendatang ada peningkatan.

“Untuk itu, kita harus memberikan penyempurnaan dalam pelayanan. Baik dari segi input, output, proses hingga pengaduan,” terangnya. 

Pendampingan tersebut, harap Sekda, sekaligus mengarahkan Asisten Admisnitrasi dan Umum, dapat ditindaklanjuti sampai layanan terdekat dengan masyarakat. Tidak hanya terkait dukungan infrastruktur, melainkan juga perilaku pelayanan. 

"Semoga dengan kehadiran Ombudsman RI dapat memberikan pencerahan dan tambahan wawasan bagai kita semua, sehingga dari waktu ke waktu pelayanan publik di Lombok Timur semakin membaik," tutupnya.