Krisis Air Bersih, Warga Lombok ini Terpaksa Mandi dan Wudu di Sungai

Inaq Ida menceritakan untuk kebutuhan minum sehari-hari, warga terpaksa mengandalkan belas kasihan tetangga yang memiliki sumur bor atau harus merogoh kocek untuk membeli air jika memiliki uang. Warga menyambut baik adanya bantuan air bersih yang datang, meski jumlahnya masih terbatas dan diprioritaskan untuk minum.

Selama dua bulan mengalami krisis air bersih, dia mengaku tumben turun bantuan air bersih bagi warga. "Tumben hari ini diberikan bantuan air bersih. Syukur diberikan sumbangan air bersih, hanya untuk minum saja. Kalau untuk mandi dan wudhu tetap pergi ke sungai cari air," ungkapnya.

Menanggapi krisis yang dialami warga, Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) NTB menyatakan kesiapan armada dan mekanismenya dalam menyalurkan bantuan air bersih. Kepala Dinsos PPA NTB Ahmad Masyhuri menjelaskan bahwa pendistribusian bantuan air bersih dilakukan secara berjenjang.

Penanganan warga yang mengalami krisis air bersih dimulai dari tingkat kabupaten, dan Dinsos PPA NTB siap turun tangan jika kapasitas kabupaten sudah tidak mencukupi atau ada permohonan resmi yang masuk.

"Jadi kalau warga kekurangan tinggal lapor ke Dinsos, tapi komunitas. Jangan satu orang terus kita antar tangki, biasa satu dusun, satu desa. Pokoknya harapannya air yang dibawa itu langsung habis, jangan nyisa," kata Masyhuri.

Masyhuri menyebutkan, Dinsos PPA NTB saat ini memiliki tiga unit mobil tangki air berkapasitas 5.000 liter. Secara keseluruhan, terdapat 10 armada mobil tangki yang tersebar di kabupaten/kota. Namun, distribusi sangat bergantung pada laporan dan permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah setempat.

"Kalau nggak ada permintaan, kan kita tidak tahu siapa yang butuh. Asumsinya, kalau tidak ada permintaan dari masyarakat atau dari kabupaten, itu berarti masih bisa ditanggulangi oleh kabupaten. Sesuai prosedur penanggulangan bencana, masuk ke kabupaten dulu, kalau sudah tidak kuat baru ke provinsi," terangnya.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota telah mengajukan usulan pembangunan 106 titik sumur bor di daerah kekeringan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa sumur bor menjadi salah satu solusi paling efektif untuk mengatasi masalah krisis air bersih yang terjadi setiap tahun.

"Sumur bor sudah menjadi perhatian kami. Kemarin kita sudah sampaikan permasalahan ini kepada Kepala BNPB yang hadir, dan kita sudah dapatkan tambahan beberapa sumur bor," kata Iqbal.

Bantuan sumur bor tersebut rencananya akan dialokasikan ke wilayah-wilayah selatan Lombok dan selatan Pulau Sumbawa yang selama ini dikenal sebagai daerah langganan krisis air setiap musim kemarau. Apalagi, musim kemarau tahun ini diprediksi akan berlangsung lebih panjang dari biasanya, sehingga sudah masuk dalam kalkulasi mitigasi pemerintah daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat sebanyak 228.283 kepala keluarga (KK) atau 857.102 jiwa warga NTB terdampak bencana kekeringan hingga 23 Juli 2026. Ratusan ribu warga yang terdampak kekeringan berada di 9 kabupaten/kota yang tersebar di 56 kecamatan dan 218 desa/kelurahan.

Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin menyebutkan sebanyak 5 daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan di provinsi NTB, sedangkan empat daerah lainnya dalam proses penetapan status. Lima daerah yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu.

Sementara, empat kabupaten/kota lainnya dalam proses penetapan status siaga darurat kekeringan, antara lain Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Di provinsi NTB, hanya Kota Mataram yang belum terdampak bencana kekeringan.

Di Kabupaten Lombok Tengah sendiri, tercatat sebanyak 9 kecamatan terdampak kekeringan yang tersebar di 91 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 169.517 KK atau 678.066 jiwa. Lombok Tengah merupakan wilayah dengan jumlah populasi terdampak terbesar di NTB, namun belum menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan.