Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
KLB Campak, BKK Perketat Pengawasan Jemaah Haji Asal Bima dan Dompu
Calon jemaah haji NTB kloter 1 Embarkasi Lombok asal Lombok Timur masuk Asrama Haji NTB, Selasa (21/4/2026). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Mataram memperketat pengawasan calon jemaah haji asal Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan penyakit campak, mengingat ketiga daerah tersebut saat ini berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak.

Kepala BKK Kelas I Mataram Herman Nugraha mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk memastikan kondisi kesehatan calon jemaah haji asal Bima dan Dompu yang berangkat haji tahun 2026.

"Ini yang kita antisipasi untuk KLB Campak yang sudah dinyatakan Kota Bima, Dompu, dan kabupaten Bima. Selama proses ini kami bekerja sama dengan petugas di daerah memastikan lagi jemaah haji yang terdaftar itu sudah dipantau kondisi jemaahnya," kata Nugraha di Mataram, Selasa (21/4/2026).

1. Seluruh jemaah haji dipastikan telah divaksin

Kepala BKK Kelas I Mataram Herman Nugraha. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dia menjelaskan telah dilakukan mitigasi terhadap semua calon jemaah haji yang berasal dari Bima dan Dompu. Mereka yang berangkat tahun ini dilakukan pemeriksaan kesehatan khususnya terkait penyakit campak.

Selain itu, semua calon jemaah haji telah divaksin meningitis, polio, dan COVID-19. "Karena kekhususan di Bima dan Dompu ada campak, kami selalu berkoordinasi secara berjenjang kepada petugas kesehatan surveilans di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dan Dompu," terangnya.

2. Pantau ketat jemaah haji asal Bima dan Dompu

Pemeriksaan calon jemaah haji di Embarkasi Lombok. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dia berharap tidak ada calon jemaah haji asal Bima dan Dompu yang terkena penyakit campak. Pasalnya, jika ada yang terkena campak, maka cukup mengkhawatirkan karena penyakit itu bisa menular saat seseorang dalam kondisi kurang fit.

"Kami meminta kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memastikan jemaah haji dari daerah KLB kita akan pantau dengan harapan begitu masuk asrama haji tidak kena campak dan itu juga kita upayakan mereka melakukan vaksin di tempat di daerah masing-masing," tandasnya.

3. Kemenkes kirim 200 ribu dosis vaksin campak ke NTB

Kepala Dinkes NTB dr. Lalu Hamzi Fikri. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB dr. Lalu Hamzi Fikri mengatakan telah dilakukan Outbreak Response Immunization (ORI) pada seluruh Puksesmas di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu untuk menekan kasus campak. Dengan prioritas ORI diberikan bagi bayi dan balita berusia 9 sampai dengan 59 bulan.

Dinas Kesehatan meminta hampir 20 ribu vial vaksin campak ke Kemenkes untuk penanganan KLB campak di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu. Kemenkes sudah merespons permintaan tersebut dengan mengirimkan 20 ribu vial atau 200 ribu dosis vaksin campak ke NTB.

Selanjutnya, vaksin tersebut telah didistribusikan ke tiga kabupaten/kota untuk dilakukan imunisasi kepada masyarakat kelompok rentan terutama bagi bawah lima tahun (balita). Kegiatan ORI dilakukan di 38 puskesmas pada tiga kabupaten/kota yang berstatus KLB tersebut.

Jumlah target sasaran imunisasi campak di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu sebanyak 81.237 jiwa. Fikri mengungkapkan imunisasi campak dapat menekan peningkatan kasus. Beberapa waktu lalu dilakukan kunjungan pada dua puskesmas, dimana imunisasi campak sudah di atas 90 persen, jumlah kasus suspek campak menurun.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB hingga pekan ketujuh tahun 2026, tercatat total 985 kasus suspek campak di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu. Peningkatan kasus dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih adanya kelompok anak yang belum mendapatkan imunisasi campak-rubela (MR) lengkap.

Kasus suspek campak di tiga kabupaten/kota tersebut didominasi oleh balita. Sebagian besar kasus terjadi pada anak dengan status imunisasi tidak lengkap atau belum pernah diimunisasi. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya cakupan imunisasi menjadi faktor risiko utama terjadinya KLB.

Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota telah mengambil langkah dengan melakukan penguatan surveilans aktif dan pelacakan kontak di tingkat desa dan puskesmas. Selain itu pelaksanaan. Langkah penanganan juga dilakukan dengan pemberian vitamin A pada kasus campak untuk mencegah komplikasi dan menurunkan risiko kematian.

Selanjutnya, penguatan edukasi masyarakat mengenai gejala campak, pentingnya imunisasi lengkap, dan segera berobat ke fasilitas kesehatan apabila muncul gejala demam disertai batuk atau pilek dan ruam. Serta menjamin ketersediaan logistik KLB, termasuk vaksin, vitamin A, dan dukungan tata laksana klinis di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Upaya lainnya dengan penguatan triase isolasi campak di fasyankes yang fokus pada pemisahan cepat suspek dengan gejala demam, ruam, batuk atau pilek di Instalasi Gawat Darurat (IGD) atau rawat jalan. Penyediaan area isolasi khusus serta penanganan segera pasien dengan komplikasi sesak, diare, sulit makan untuk mencegah penularan intensif, terutama saat lonjakan kasus KLB.

Editorial Team