Klaim Lahan Sirkuit Mandalika, ITDC Berubah Pikiran Tak Mau Adu Data

Rudy mengatakan mekanisme secara hukum bahwa memang pembukaan data kepemilikan lahan atas perintah pengadilan. Tetapi, Pemprov NTB ingin mencari solusi terbaik supaya persoalan itu tidak sampai penyelesaiannya lewat hukum atau pengadilan.
Atas jawaban ITDC yang tidak berkenan menyandingkan data dengan masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan di KEK Mandalika. Sehingga memerintahkan Kepala Biro Hukum untuk memanggil ITDC. Karena, kata Rudy, Gubernur merupakan Ketua Dewan Pengawas KEK Mandalika.

Pemanggilan ITDC itu untuk mengetahui kekhawatiran yang menjadi alasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut tidak berkenan melakukan sanding data dengan masyarakat pengklaim. ITDC kemudian dipanggil pada Kamis (5/1/2023), tetapi mereka tidak hadir. Dengan alasan manajemen ITFC sedang ada kegiatan di Tana Mori, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Intinya, pertama, ITDC tidak akan melakukan penyandingan data dengan pengklaim. Kedua, satu-satunya forum yang benar adalah membukanya di pengadilan," ungkapnya.

Karena ITDC tidak hadir, Gubernur NTB Zulkieflimansyah berkomunikasi dengan Kementerian BUMN. Kementerian BUMN mengundang gubernur ke Jakarta pada minggu ketiga Januari mendatang. Tetapi, kat Rudy, gubernur meminta pertemuannya digelar Mataram supaya kuasa hukum dan perwakilan warga pengklaim bisa duduk bareng sehingga persoalan lahan KEK Mandalika menjadi claer.

Supaya, tidak ada anggapan yang negatif mengenai gubernur yang datang ke Jakarta. Selain itu, penyelesaian sengketa lahan itu juga supaya transparan. Kalaupun pertemuan tetap dilaksanakan di Jakarta, gubernur menginginkan kuasa hukum dan perwakilan warga ikut bersama-sama.

"Pemprov tidak diam terkait masalah ini. Kita fasilitasi, komunikasi terus menerus," tandas mantan Jaksa Kejaksaan Tinggi NTB ini.

Sebelumnya, salah seorang warga yang mengklaim lahan di KEK Mandalika, Sibawaih menyebutkan dirinya punya lahan seluas 6 hektare di KEK Mandalika. Dari tanah seluas itu, sebanyak 3 hektare berada di dalam Sirkuit Mandalika dan 3 hektare di luar sirkuit. Lahan seluas 6 hektare itu sama sekali belum ada yang dibebaskan.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 78 KK, warga yang mengklaim lahan di KEK Mandalika telah mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan ke Biro Hukum Setda NTB dalam rangka penyandingan data dengan ITDC. Dengan luas lahan lebih dari 109 hektare.

Sementara itu, Juru Bicara Aliansi Pejuang Lahan KEK Mandalika, M. Samsul Qomar mengatakan janji ITDC untuk melakukan sanding data sesuai kesepakatan ternyata hanya bualan semata. Setelah Pemprov NTB mengirim surat permintaan jadwal sanding data minggu kedua Januari 2023, malah ITDC mangkir dan mengundang balik Gubernur NTB ke Jakarta .

"Tentu ini sudah keluar dari proses yang dijanjikan dan yang diinginkan oleh masyarakat pemilik lahan," kata Qomar.

Untuk itu, pihaknya meminta Gubernur NTB sebagai penguasa tertinggi di daerah untuk bersikap tegas soal penolakan dan cara-cara ITDC. Pemprov NTB diminta mengeluarkan rekomendasi sekaligus surat perintah penyelesaian atas lahan warga pemilik yang berada di KEK Mandalika.

Hal ini pernah dilakukan pada zaman kepemimpinan Gubernur NTB M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) sebagai gubernur. Menurutnya, ITDC mengingkari janjinya yang akan melakukan sanding data secara tertutup. "Kami semakin yakin bahwa ITDC dan HPL yang mereka klaim memang tidak memiliki alas yang jelas dan hanya dibuat-buat," kata Qomar.

Apabila sampai bulan Februari tidak ada hasil dari penyelesaian klaim lahan di KEK Mandalika, Qomar mengatakan pihaknya tidak bertanggungjawab terhadap kondisi keamanan dan lainnya menjelang WSBK bulan Maret dan MotoGP pada Oktober mendatang.