Kementerian PUPR Minta NTB Data Ulang 202.903 Rumah Tidak Layak Huni

Iwan menjelaskan anggaran pemerintah terbatas untuk penanganan rumah tidak layak huni di Indonesia termasuk NTB. Tetapi penanganannya bisa dilakukan kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), CSR BUMN dan pihak swasta.

Untuk itu, ia memerintahkan Balai Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, berkolaborasi dengan Pemda di NTB untuk melakukan identifikasi kawasan kumuh yang banyak rumah tidak layak huni. Itu akan prioritas ditangani oleh pemerintah.

"Dalam rangka mempercepat penanganan rumah tidak layak huni, kolaborasi kata kunci. Mana yang jadi peran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan BAZNAS. Sisanya masih ada potensi CSR BUMN bisa kita gandeng, sisanya potensi dunia industri di NTB bisa kita galang menyelesaikan persoalan ini," ujarnya.

Iwan menambahkan, penanganan rumah tidak layak huni bikan saja fisiknya. Tetapi taraf hidup warga yang tinggal di rumah kumuh jugabharus ditangani. Sehingga, ketika rumahnya diintervensi, taraf hidupnya juga bisa meningkat.

Iwan menyebutkan dirinya menerima laporan dan pengaduan bahwa warga yang menjadi korban bencana gempa Lombok 2018, masih banyak yang rumahnya terkena dampak belum ditangani. Meskipun sudah lewat lima tahun, masyarakat dapat diberikan bantuan perbaikan rumah.

"Meskipun lewat dari lima tahun, kiranya ada diskresi diberikan bantuan dengan mekanisme model apapun. Saya menerima laporan dan pengaduan. Saya minta Pemda memverifikasi masyarakat terdampak, koordinasi dengan BNPB menuntaskan ini," pintanya.

Adapun sebaran warga yang masih tinggal di rumah tidak layak di 10 kabupaten/kota di NTB. Antara lain:

• Kota Mataram 10.894 unit
• Lombok Barat 12.150 unit
• Lombok Tengah 26.763 unit
• Lombok Timur 47.756 unit
• Lombok Utara 5.179 unit
• Sumbawa 23.823 unit
• Sumbawa Barat 3.267 unit
• Dompu 25.754 unit
• Bima 36.172 unit
• Kota Bima 11.145 unit.