Keaktifan Jaminan Kesehatan Warga Lotim dan Loteng Paling Rendah di NTB
- Cakupan kepesertaan JKN di NTB mencapai 99 persen, namun tingkat keaktifan peserta hanya sekitar 82 persen dengan Lombok Timur dan Lombok Tengah menjadi daerah terendah di bawah 80 persen.
- Penonaktifan besar-besaran peserta PBI JKN menjadi penyebab utama rendahnya keaktifan, sementara BPJS Kesehatan menyiapkan mekanisme reaktivasi cepat dan mendorong dukungan CSR untuk membantu masyarakat kurang mampu.
- Gubernur NTB menegaskan komitmen memperkuat koordinasi dengan kabupaten/kota guna validasi data peserta serta memastikan keberlanjutan program JKN agar manfaat kesehatan tetap dirasakan masyarakat.
Mataram, IDN Times – Capaian program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan angka yang impresif dengan cakupan kepesertaan mencapai 99 persen dari total penduduk. Namun, di balik angka tersebut, tingkat keaktifan peserta justru menjadi catatan.
Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan Sofyeni mengungkapkan hingga saat ini, rata-rata keaktifan peserta JKN di wilayah NTB baru menyentuh angka 82 persen. Dari seluruh kabupaten/kota, Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng) yang menjadi perhatian serius karena tingkat keaktifannya paling rendah di NTB yaitu berada di bawah 80 persen.
1. Penyebab Lotim dan Loteng paling rendah keaktifan peserta JKN
Dia mengungkapkan penyebab Lotim dan Loteng paling rendah keaktifan peserta JKN di wilayah NTB. Hal itu dipicu penonaktifan besar-besaran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN beberapa waktu lalu.
"Khususnya di Lombok Timur, kemarin ada penonaktifan PBI JKN yang cukup banyak, sekitar 100 ribuan. Kami memahami kondisi keuangan daerah, namun kami melihat ada komitmen dari Pemda untuk terus meningkatkan keaktifan ini secara bertahap," kata Sofyeni dikonfirmasi usai bertemu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Mataram, Senin (11/5/2026).
Berbeda dengan dua wilayah tersebut, daerah lain seperti Bima justru telah mencapai tingkat keaktifan peserta JKN di atas 90 persen. Bahkan, kata dia, beberapa kabupaten/kota tingkat keaktifan peserta JKN di NTB sudah menyentuh angka 100 persen.
2. Solusi bagi masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan
Untuk mengantisipasi kendala pelayanan kesehatan bagi peserta JKN yang dinonaktifkan, BPJS Kesehatan telah membentuk sistem koordinasi cepat lintas sektor. Melalui mekanisme tersebut, peserta yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak di rumah sakit dapat kembali diaktifkan kepesertaannya pada hari yang sama melalui skema PBPU Pemda.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong keterlibatan badan usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu pembiayaan iuran masyarakat kurang mampu yang belum terakomodir dalam anggaran daerah.
Dia menambahkan, Gubernur NTB direncanakan akan melakukan koordinasi intensif dengan Bupati dan Walikota, terutama di wilayah yang keaktifannya masih rendah. Selain itu, proses validasi data desil 1 hingga 5 terus berjalan setiap bulan untuk memastikan bantuan iuran tepat sasaran.
3. Dukung keberlanjutan program JKN
Sementara, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan komitmen Pemprov NTB untuk mendukung keberlanjutan program JKN. Termasuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait validasi data peserta dan penganggaran sektor kesehatan.
“Kami sangat mendukung karena manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan jaminan kesehatan, warga tidak perlu lagi khawatir terhadap biaya saat membutuhkan layanan medis,” kata Iqbal.
Sebelumnya, sebanyak 322.553 warga NTB terdampak penonaktifan PBI JKN. Namun, sekarang sudah ada yang diaktifkan dan masih ada yang dinonaktifkan.
Ratusan ribu warga yang kepesertaan JKN dinonaktifkan sebelumnya dengan rincian Lombok Tengah sebanyak 92.455 jiwa, Lombok Timur sebanyak 62.532 jiwa, dan Lombok Barat 46.926 jiwa.
Kemudian Sumbawa 39.102 jiwa, Bima 24.905 jiwa, Dompu 17.123 jiwa, Kota Bima 11.645 jiwa, Lombok Utara 10.090 jiwa, Kota Mataram 9.357 jiwa dan Sumbawa Barat 8.418 jiwa.
