Pemerintah Kucurkan Rp12 Triliun untuk Pendidikan di NTT
- Pemerintah pusat menyalurkan lebih dari Rp12 triliun untuk pendidikan di NTT, termasuk dana BOS yang sudah menjangkau lebih dari 1 juta siswa hingga awal Mei 2026.
- Penyaluran BOS reguler mencapai 50,36 persen dengan realisasi tertinggi di Kabupaten Sikka dan terendah di Nagekeo, dipengaruhi kesiapan data serta kelengkapan administrasi sekolah.
- Total alokasi pendidikan tahun anggaran 2026 di NTT mencapai Rp12,27 triliun, mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah untuk memperkuat SDM serta meningkatkan IPM.
Kupang, IDN Times - Pemerintah pusat mengalokasikan lebih dari Rp12 triliun untuk mendukung sektor pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga awal Mei 2026, penyaluran anggaran tersebut mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah diterima lebih dari 1 juta siswa di wilayah itu.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) NTT, Adi Setiawan mengatakan, gelontoran dana pendidikan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTT.
1. Sudah diterima oleh 1,1 juta siswa
Untuk dana BOS reguler, rincinya, telah disalurkan ke 8.082 sekolah dengan total penerima mencapai 1.180.932 siswa di seluruh NTT. Menurutnya, penyaluran sudah berlaku merata di seluruh kabupaten dan kota di NTT. Pagunya sendiri Rp1,46 triliun dengan penyalurannya sudah Rp736,55 miliar atau 50,36 persen per 4 Mei 2026.
"Sudah tersalurkan ke 1 juta lebih siswa atau secara umum distribusinya 47 - 52 persen. Ini relatif merata,” kata Adi dalam keterangan yang diterima Jumat (8/5/2026).
Untuk BOS afirmasi telah disalurkan ke 949 sekolah-sekolah di daerah khusus dan terpencil dengan 89.218 jumlah siswa penerimanya. Untuk itu ia berharap dana BOS digunakan optimal untuk mendukung kegiatan pembelajaran.
2. Daerah dengan realisasi tertinggi dan terendah
Ia mencatat pula realisasi penyaluran BOS di Kabupaten Sikka jadi yang tertinggi di NTT. Jumlahnya mencapai 52,45 persen, disusul Alor sebesar 52,41 persen dan Manggarai Timur sebesar 52,10 persen.
Untuk beberapa daerah lainnya, jelas Adi, realisasinya masih relatif rendah antara lain Kabupaten Nagekeo sebesar 47,97 persen, Kota Kupang 49,10 persen dan Kabupaten Belu 49,12 persen.
"Karena percepatan penyaluran BOS dipengaruhi kesiapan data satuan pendidikan, kelengkapan dokumen administrasi, hingga proses verifikasi pemerintah daerah," tukasnya.
3. Alokasi jumbo
Berdasarkan laporan DJPb NTT itu, pemerintah pusat juga telah mengalokasikan belanja pendidikan dalam jumlah besar ke NTT sepanjang tahun anggaran 2026. Ia menyebut alokasi belanja pemerintah pusat untuk fungsi pendidikan mencapai Rp2,22 triliun yang tersebar di sembilan kementerian dan lembaga.Kemudian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sektor pendidikan mencapai Rp10,05 triliun.
Pemerintah menyebut alokasi jumbo tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan mendorong kenaikan IPM NTT.
Saat ini Universitas Nusa Cendana (UNDANA) mengelola pagu Rp 204,94 miliar dan Universitas Timor (UNIMOR) mendapat alokasi Rp15,18 miliar.
Alokasi lainnya, untuk Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT Rp11,36 miliar dan untuk Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) NTT sebesar Rp9,33 miliar.
"Untuk realisasi belanja pemerintah pusat untuk fungsi pendidikan di NTT telah mencapai Rp541,42 miliar per April 2026," kata dia.
