Karhutla di TNGR, Bupati Lotim Minta Dukungan Pusat

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin mengatakan, pihaknya bersama Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, dan masyarakat berhasil telah berhasil mengendalikan dua kasus kebakaran lahan yang terjadi pada Mei dan awal Agustus 2026. Namun, di balik keberhasilan itu, ia menyampaikan kekhawatiran serius terkait dampak isu global jika kawasan TNGR kembali terbakar.

Orang nomor satu di Gumi Selaparang ini menyoroti posisi strategis TNGR bukan sekadar tujuan wisata lokal, melainkan ikon pariwisata kelas dunia. Dengan tingginya kunjungan wisatawan asing, setiap kejadian kebakaran di kawasan ini berpotensi memicu pemberitaan internasional yang merugikan citra Indonesia.

"Isu mancanegara yang kami khawatirkan karena TNGR adalah objek wisata internasional. Sehingga kalau ini tidak kita perhatikan, maka isu internasional yang kami khawatirkan," ujar Bupati di hadapan Menko Polkam dan seluruh kepala daerah se Indonesia.

Meskipun respons pemadaman tergolong cepat kebakaran terakhir berhasil dilokalisir dan dinyatakan clear pada Sabtu dini hari. Warisin mengakui bahwa keterbatasan peralatan menjadi kendala utama di lapangan. Pemerintah daerah hanya mengandalkan dua unit kendaraan pemadam dengan perlengkapan seadanya.

"Kami hanya punya dua kendaraan, Pak. Hanya itu yang kami pakai kemarin, dengan keterbatasan selang, nozzle, dan sebagainya. Untuk penyempurnaan APD, termasuk peralatan lain, kami mohon kiranya pusat memperhatikan kami," ungkapnya.

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago merespons langsung kekhawatiran tersebut. Ia meminta Pemkab Lombok Timur untuk segera mengajukan permintaan bantuan sarana dan prasarana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia juga memberikan apresiasi atas kecepatan dan kerja sama seluruh unsur dalam menangani karhutla di TNGR.

Menutup rapat koordinasi, Menko Polkam mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak sekadar tanggap darurat, melainkan mengubah pendekatan penanganan karhutla secara fundamental. Pencegahan terukur harus menjadi prioritas, dengan pembukaan lahan tanpa bakar dijadikan gerakan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya satu kesatuan operasi dan mengajak semua pihak meninggalkan ego sektoral.

"Lakukan pencegahan terukur. Jadikan pembukaan lahan tanpa bakar sebagai gerakan nasional, dan optimalkan instrumen daerah yang didukung penegakan hukum konsisten," pungkasnya.