Jalan Rusak Parah, Gubernur NTB dan Bupati/Walikota Temui Menteri PUPR

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memuji semangat Gubernur yang mengajak kepala daerah se-NTB membicarakan persoalan infrastruktur ke Kementerian PUPR. Menurut Basuki, belum pernah ada gubernur yang hadir bersama Bupati/Walikota menemui Menteri PUPR secara langsung.

"Hal ini dapat menjadi contoh agar bagaimana pembangunan daerah diselaraskan dengan pemerintah pusat," kata Basuki.

Basuki menyambut baik beberapa usulan yang telah diajukan dan akan diupayakan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.

"Inpres jalan Ini merupakan target dari bapak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan jalan yang menjadi kewenangan daerah tetapi ditangani melalui anggaran kementerian, instruksi presiden inpres jalan daerah akan turun di tahun 2023," terang Basuki.

Beberapa ruas jalan yang rusak parah akan segera ditangani karena sudah masuk lelang pada bulan Mei ini. Antara lain, ruas jalan Lembar - Pelabuhan Gili Mas, dan ruas jalan di Kecamatan Langgudu Bima. Sedangkan untuk ruas jalan lainnya akan diupayakan di periode kedua tahun ini, atau paling lambat 2024.

Selain itu, terdapat usulan lainnya terkait penanganan pasca banjir di wilayah Pulau Sumbawa, tepatnya di Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk semua kabupaten/kota akan diberikan bantuan bronjong dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk menangani lokasi - lokasi sungai termasuk pantai yang terkena abrasi. Khusus Kota Mataram, untuk penanganan abrasi di sekitar pesisir pantai Ampenan.

Usulan terkait air bersih telah diusulkan untuk di Pulau Lombok yaitu SPAM Regional untuk mendapatkan air baku dari Balai Wilayah Sungai (BWS) di mata air Sesaot Lombok Barat. Sehingga kebutuhan air minum dan air irigasi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah berterima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah membantu menangani persoalan infrastruktur termasuk penanganan jalan di NTB. Sehingga, berbagai event internasional dapat terselenggara di NTB.

Kepala Dinas PUPR NTB Ridwan Syah mengatakan bahwa Inpres Jalan Daerah menjadi solusi dari pembangunan infrastruktur di Provinsi NTB.Inpres Jalan Daerah merupakan target dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan jalan yang menjadi kewenangan daerah tetapi ditangani melalui anggaran kementerian.

"Alhamdulillah, adanya Inpres Jalan Daerah, sebagai solusi pembangunan infrastruktur di NTB, semoga segala usulan dapat ditangani secepatnya," kata Ridwan yang ikut mendampingi Gubernur menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Sebelumnya, Ridwan menyebutkan sekitar 180 kilometer (km) jalan provinsi dalam kondisi rusak parah. Total jalan provinsi di NTB sepanjang 1.484,43 km, dimana lebih dari 10 persen dalam kondisi rusak parah.

Secara keseluruhan, total panjang jalan di NTB 8.034,89 km, terdiri atas jalan nasional 934,55 km, jalan provinsi 1.484,43 km dan jalan kabupaten 5.625,9 km. Tingkat kemantapan jalan nasional saat ini 97,04 persen sedangkan kemantapan jalan provinsi sebesar 84,52 persen.

"Jalan yang rusak parah totalnya 180 km dari total 1.400 km jalan provinsi. Tapi jalan provinsi itu termasuk juga jalan yang belum tembus," kata Ridwan

Kondisi jalan provinsi di Pulau Lombok sudah mantap 90 persen, sedangkan di Pulau Sumbawa baru 70 persen. Di Pulau Sumbawa, jalan provinsi yang rusak parah paling banyak di Kabupaten Bima.