Haerul Warisin: Jangan Bawa Nama Gerindra dalam Kasus Bupati Lombok Barat

04 Agu 2026, 08:19 WIBKab. Lombok Timur

Ruhaili

News

Channel

Add Us on Google

Haerul Warisin: Jangan Bawa Nama Gerindra dalam Kasus Bupati Lombok Barat

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin (IDN Times/Ruhaili)

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Haerul Warisin meminta nama Partai Gerindra tidak dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini.
Warisin menegaskan perkara hukum LAZ adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait Gerindra maupun para petingginya.
Menanggapi klaim lobi jabatan, Warisin menyebut Gerindra tidak bisa diintervensi dan pertemuan bupati dengan pejabat Jakarta merupakan hal wajar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Haerul Warisin meminta nama Partai Gerindra tidak dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini.
Who?
Haerul Warisin, Ketua DPC Gerindra Lombok Timur dan Bupati Lombok Timur, menanggapi pernyataan Plt Ketua DPW PAN NTB Muazzim Akbar mengenai Lalu Ahmad Zaini.
Where?
Pernyataan Haerul Warisin disampaikan kepada awak media di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
When?
Haerul Warisin menyampaikan tanggapannya kepada awak media pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Why?
Warisin menilai perkara hukum yang dijalani Lalu Ahmad Zaini merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak berkaitan dengan Gerindra maupun para petinggi partai tersebut.
How?
Warisin menegaskan Gerindra tidak dapat diintervensi partai lain, sementara penetapan pimpinan daerah merupakan kewenangan internal partai. Ia menyebut pertemuan bupati dengan pejabat Jakarta sebagai hal yang wajar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Haerul Warisin bilang nama Gerindra jangan dibawa dalam kasus hukum Lalu Ahmad Zaini, bupati Lombok Barat yang sedang tidak bekerja. Ia bilang kasus itu urusan LAZ sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Gerindra. Ia juga bilang LAZ bertemu pejabat di Jakarta itu biasa untuk bicara soal pembangunan daerah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Lombok Timur, IDN Times — Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Timur yang juga Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, buka suara terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Ia menanggapi pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PAN NTB, Muazzim Akbar, yang mengaitkan LAZ dengan upaya melobi kursi Ketua DPD Gerindra NTB.

Muazzim sebelumnya menyebut LAZ beberapa kali menemui pimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, termasuk Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, untuk melobi posisi Ketua DPD Gerindra NTB. Ia bahkan mengklaim informasi tersebut diperoleh langsung dari Ketua Umum PAN.

1. Minta jangan bawa nama Partai Gerindra

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ditahan KPK. (IDN Times/Aryodamar)

Warisin dengan tegas meminta semua pihak tidak membawa-bawa nama Partai Gerindra dalam kasus hukum yang sedang dijalani kader PAN tersebut. Menurutnya, perkara tersebut merupakan tanggung jawab pribadi, sehingga tidak semestinya dikaitkan dengan partai.

"Jangan bawa-bawa nama Gerindra di kasus Bupati LAZ ini. Kasus hukum yang sedang dijalankan LAZ di KPK itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Gerindra dan petinggi-petinggi Gerindra," tegas Warisin kepada awak media, Selasa (4/8/26).

2. Sebut Partai Gerindra tidak bisa diintervensi

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ditahan KPK. (IDN Times/Aryodamar)

Warisin menegaskan Partai Gerindra tidak bisa diintervensi oleh partai politik mana pun. Menurutnya, penentuan kader yang akan menduduki posisi pimpinan di tingkat daerah sepenuhnya merupakan kewenangan internal partai.

"Sikap tegas ini saya sampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Plt Ketua DPW PAN NTB," ujarnya lugas.

3. Pertemuan Bupati dengan pejabat Jakarta hal wajar

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. (IDN Times/Aryodamar)

Menanggapi klaim mengenai pertemuan LAZ dengan pimpinan Gerindra, Warisin mengatakan hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Menurutnya, seorang bupati sah saja bertemu pejabat di Jakarta sebagai bagian dari upaya menjalin komunikasi demi pembangunan daerahnya.

"Sah-sah saja kalau seorang Bupati itu bertemu pejabat di Jakarta," pungkasnya.