Gunakan Kantor Gubernur, Anggota DPRD NTB Batal Ngantor di Tenda
Mataram, IDN Times - Anggota DPRD NTB batal berkantor di tenda imbas pembakaran gedung dewan pada Sabtu (30/9/2025). Pemprov NTB menyiapkan ruangan Kantor Gubernuran yang direnovasi pada saat kepemimpinan Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi pada 2024.
Untuk tempat sidang paripurna digunakan Ruang Rapat Utama Rinjani. Selain itu juga disiapkan Ruang Rapat Tambora dan Gedung Sangkareang sebagai ruangan rapat untuk kapasitas yang lebih kecil. Sementara, ruangan komisi dan fraksi disiapkan di lantai 3 Kantor Gubernur NTB.
"Ini (tempat) yang bisa kita sisihkan. Solusi yang murah meriah kan ini. Ini sudah ada fasilitasnya. Dan dulu katanya ini memang ruang paripurna DPRD NTB," kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal usai rapat paripurna penyerahan KUA PPAS APBD Perubahan 2025 di Kantor Gubernur, Rabu (3/9/2025).
1. Mendekatkan eksekutif dan legislatif
Iqbal mengatakan eksekutif dan legislatif berkantor di tempat yang sama yaitu Kantor Gubernur NTB. Menurutnya, hal ini dinilai cukup bagus karena akan mendekatkan eksekutif dan legislatif. Apalagi sekarang dalam pembahasan APBD Perubahan 2025 yang harus tuntas pada 30 September mendatang.
Sebenarnya, kata Iqbal, banyak alternatif lokasi untuk kantor sementara DPRD NTB. Tetapi dia beralasan biar murah, diputuskan untuk menggunakan Kantor Gubernur NTB sebagai tempat kantor sementara DPRD NTB. Iqbal menjelaskan batalnya dewan ngantor di tenda karena tidak nyaman sebagai tempat untuk menjalankan tugas kedewanan.
2. Gubernur sebut dewan tidak ingin menyewa gedung sebagai kantor DPRD NTB sementara
Eks Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) itu, menambahkan sejak awal anggota dewan meminta sebisa mungkin tidak menyewa gedung sebagai kantor sementara DPRD NTB. Sehingga dimanfaatkan salah satu gedung di Kantor Gubernur NTB.
Sebelumnya, beredar kabar dewan akan menyewa salah satu hotel sebagai kantor sementara DPRD NTB. Namun, Iqbal membantah hal tersebut. "Dan kami menemukan ruangan ini, ngomong sama teman-teman OPD. Ini bisa kita pakai ruangan ini. Ruang komisi juga ada, ruang fraksi juga ada," kata dia.
3. Tunggu anggaran pusat untuk perbaikan Kantor DPRD NTB
Terkait anggaran untuk perbaikan Kantor DPRD NTB yang ludes dibakar, Iqbal mengatakan masih menunggu dari pemerintah pusat. Sesuai arahan dari pemerintah pusat, perbaikan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik yang rusak akibat aksi demonstrasi akan dibiayai lewat APBN.
"Kan ada juga arahan dari pemerintah pusat bahwa APBN yang akan membiayai. Sekarang yang penting bahwa fokus kita membersihkan gedung yang kemarin terbakar. Dan melihat, mana yang masih bisa dipakai, mana yang tidak bisa dipakai," jelas Iqbal.
Mengenai jumlah kerugian akibat kebakaran Kantor DPRD NTB, Dinas PUPR masih melakukan penghitungan. Apa saja barang yang hilang dan terbakar di DPRD NTB. "Dari PUPR masih melakukan kajian mengenai berapa kerugiannya, apa saja yang hilang, terbakar, dan sebagainya," jelas Iqbal.
Sementara, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengatakan anggota dewan menerima lokasi kantor sementara di Kantor Gubernur NTB. Dalam kondisi darurat seperti saat ini, mau tidak mau pihaknya harus menerima Kantor Gubernur NTB sebagai lokasi sementara para anggota dewan untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan.
