- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Abul Chair
- Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK, Ahmad Saufi
- Staf Ahli Bidang Sosial Dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Aidy Furqan
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Fathurrahman
- Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Jamaluddin
- Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Najamuddin
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima, Taufik
- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, Wirawan
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Yusron Hadi
10 Pejabat Perebutkan Kursi Sekda NTB, Ini Kriteria Gubernur Iqbal
Mataram, IDN Times - Sebanyak 10 pejabat dinyatakan lulus seleksi administrasi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB. Terdiri dari dua pejabat dari instansi vertikal, tujuh pejabat eselon II Pemprov NTB dan satu pejabat dari Kabupaten Bima. Selanjutnya, 10 pejabat tersebut akan bersaing memperebutkan kursi Sekda NTB dengan mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
"Alhamdulillah, sebanyak 10 orang pendaftar telah mengikuti proses seleksi administrasi. Setelah dilakukan verifikasi data dan dokumen, seluruh pendaftar dinyatakan lulus administrasi," kata Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Provinsi NTB Prof. Riduan Mas'ud di Mataram, Minggu (21/12/2025).
1. Daftar nama 10 pejabat yang lulus seleksi administrasi sebagai calon Sekda NTB
Riduan menyebutkan daftar nama pejabat yang lulus seleksi administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Provinsi NTB atau calon Sekda NTB. Antara lain:
2. 10 pejabat ikuti tes asesmen di Jakarta
Selanjutnya, kata Riduan, 10 pejabat tersebut akan mengikuti tes asesmen yang dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta pada 22 - 24 Desember 2025. Proses ini menjadi tahapan lanjutan dalam rangka memastikan kualitas dan kompetensi peserta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Proses ini merupakan penilaian potensi, kompetensi manajerial dan sosial kultural dilaksanakan pada Senin hingga Rabu, 22 - 24 Desember 2025 mulai pukul 07.30 WIB sampai selesai bertempat di Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara RI, Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.12, RT.4/RW.14, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Provinsi NTB telah membuat permakluman kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Peserta diharapkan hadir di BKN mulai 21 Desember 2025, dengan ketentuan tiket dan akomodasi ditanggung oleh peserta.
Kemudian peserta mengenakan pakaian baju warna putih atau cerah, berdasi dan celana warna hitam atau gelap. Selain itu, peserta diharapkan hadir paling lambat 20 menit sebelum kegiatan dimulai dan mengikuti seluruh tahapan seleksi.
3. Kriteria Sekda NTB yang diinginkan Gubernur Iqbal
Sementara, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan telah mendorong semua pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB untuk mendaftar sebagai calon Sekda NTB. Sepanjang memenuhi persyaratan administrasi, dia mengizinkan para pejabat eselon II ikut berkompetisi menjadi Sekda NTB.
Iqbal mengungkapkan kriteria calon Sekda NTB yang diinginkan untuk membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan. Dia menginginkan Sekda NTB yang bisa membenahi tata kelola pemerintahan.
"Yang jelas tata kelola. Itu akan memudahkan saya, beban saya kalau punya Sekda yang bisa membantu membenahi tata kelola pemerintahan. Sehingga saya fokus keluar. Kan kita ini visinya Makmur Mendunia. Bukan makmur saja, mendunia saja," kata Iqbal.
Untuk mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia, butuh Sekda yang kuat dalam menjaga dan membenahi tata kelola pemerintahan. Sehingga, Gubernur akan lebih banyak membangun networking, sehingga visi NTB Makmur Mendunia tercapai.
"Jadi harus ada yang memikirkan makmur dan memikirkan mendunia. Jadi harus (Gubernur) banyak keluar untuk networking, dan butuh orang (Sekda) yang kuat menjaga tata kelola pemerintahan untuk ke dalam," kata dia.
