Eks Kepala Dinsos Bima Belum Dipecat, Pemkab Tunggu Salinan Putusan MA

Senada juga disampaikan Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima, Abdul Wahab. Ia mengaku sampai saat ini masih berupaya untuk mendapatkan salinan putusan sebagai rujukan pemecatan terhadap terpidana, Andi Sirajudin.

"Sedang kami usahakan untuk mendapatkan salinan putusan," katanya dikonfirmasi Kamis (23/11/2023).

Upaya dilakukan oleh pihaknya seperti bersurat ke Kejakasaan Tinggi (Kejari) Provinsi NTB. Bahkan surat itu diklaim diajukan sudah cukup lama, yakni pada sebulan yang lalu.

"Sudah kami bersurat pada bulan lalu, sekarang sedang kami komunikasikan lagi," terangnya.

Untuk diketahui, dalam korupsi Bansos ini Andi Sirajudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi bersama dengan dua bawahannya. Keduanya masing-masing Kepala Bidang Limjamsos, Ismud dan Sukardin sebagai pendamping penyalur Bansos.

Mereka sebelumnya divonis bebas oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram. Kemudian penuntut umum mengajukan kasasi atas keputusan tersebut.

Keduanya pun terbukti secara sah melakukan korupsi secara bersama-sama oleh hakim MA. Mereka divonis penjara 1 tahun dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Keduanya tengah menjalani penahanan di Lembaga Persyaratan (LP) Mataram.

Diberitakan sebelumnya, Kejari Bima menahan tersangka Andi Sirajudin bersama dua bawahannya, Ismud dan Sukardin. Mereka ditahan terkait kasus dugaan korupsi Bansos Kebakaran tahun 2021 pada Rabu (21/9/2022) lalu. 

Andi Sirajudin dijerat menggunakan pasal 11 atau 12 E UU nomor 20 tahun 2021 tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara atau denda minimal Rp50 juta hingga Rp250 juta.

Sementara itu, dugaan korupsi Bansos yang bersumber dari Kemensos ini terungkap setelah dikeluhkan masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mereka mengeluhkan adanya pemotongan mulai dari angka Rp500 ribu hingga Rp1 juta lebih.