DPRD NTB akan Turun Cek Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Tembakau

Sebelumnya, warga Paokmotong meminta DPRD NTB untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait pelanggaran Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang RTRW Lombok Timur.

Mereka juga meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mengadili Gubenur NTB dan Bupati Lombok Timur yang telah melanggar Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang RTRW Lombok Timur.

Selain itu, warga meminta Gubenur NTB dan Bupati Lombok Timur membuat keputusan menghentikan pembangunan dan memindahkan KIHT ke lokasi lain, yaitu di Kecamatan Labuhan Haji, Sakra Timur, Keruak atau Pringgabaya sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang RTRW Lombok Timur melalui surat keputusan resmi masing-masing.

Hairul mengatakan niat Pemda membangun KIHT di Eks Pasar Paokmotong adalah menyejahterakan masyarakat. Tetapi yang menjadi persoalan, masyarakat menyoroti soal dugaan pelanggaran UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU tentang Perindustrian dan Perda RTRW Lombok Timur.

"Mungkin anggapan masyarakat dengan hadirnya kawasan industri ini akan ada pabrik besar, kebisingan seperti di daerah yang lain. Kemudian banyak limbah-limbah yang akan dihasilkan pabrik ini, sehingga masyarakat merasa terancam," katanya.

Kemudian, bangunan KIHT lebih tinggi daripada permukiman warga, dikhawatirkan menjadi sumber banjir saat hujan. Sehingga warg meminta saluran dan jalan diperbaiki. Mengenai dugaan pelanggaran RTRW, mantan Wakil Bupati Lombok Timur ini mengatakan bahwa memang sesuai Perda No. 2 Tahun 2012, bahwa kawasan industri di Lombok Timur ada di Kecamatan Labuhan Haji, Pringgabaya, Sakra Timur dan Keruak.

Sementara, lokasi pembangunan KIHT yang sekarang bukan kawasan industri. "Tetapi kita juga harus bisa menjelaskan bahwa KIHT ini industri yang tidak menimbulkan residu yang berbahaya bagi masyarakat. Tidak ada sampah busuk ditimbulkan, tidak ada residu minyak dari mesin - mesin yang ditimbulkan. Tetapi namanya kajian ini perlu kita jelaskan kepada masyarakat," ujarnya

Hairul menyatakan bahwa dampak ekonomi dengan terbangunnya KIHT memang akan cukup luar biasa. Tetapi, lokasi yang dulunya menjadi tempat masyarakat mencari nafkah sekarang berubah menjadi kawasan industri hasil tembakau. Untuk itu, ia berharap Pemda dapat mengakomodir masyarakat sekitar menjadi tenaga kerja di KIHT.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Fathul Gani menyebutkan, tenaga kerja yang akan terserap di KIHT sekitar 1.000 - 1.500 orang. Sesuai janji Gubernur, masyarakat sekitar akan diprioritaskan bekerja di KIHT. "Masyarakat zona terdekat menjadi prioritas menjadi tenaga kerja di KIHT. Gubernur memprioritaskan masyarakat setempat," katanya.

Mengenai lokasi pembangunan KIHT yang dinilai melanggar Perda RTRW Lombok Timur, Fathul mengatakan hal itu sudah dijawab Sekda Lombok Timur. "Karena memang sebutannya saja kawasan industri hasil tembakau. Ini hanya industri rumahan," jelasnya.

Anggaran pembangunan KIHT bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2022 dengan nilai kontrak Rp24 miliar. Pembangunan KIHT seharusnya rampung pada 24 Desember 2022, tetapi karena sempat disegel warga sehingga pengerjaannya molor sampai Januari 2023. Pembangunan KIHT di Eks Pasar Paokmotong, Lombok Timur ditargetkan rampung pada 14 Januari mendatang.