DPRD Minta Pemprov NTB Selamatkan 70 Ribu Anak Tidak Sekolah

Didi menegaskan bahwa penanganan puluhan ribu anak tidak sekolah di NTB harus menjadi prioritas. Dinas Dikpora NTB bersama seluruh elemen masyarakat diminta bergerak cepat mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusinya.

Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa seluruh jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat tidak dibebankan biaya pendidikan wajib kepada siswa. Oleh karena itu, pembiayaan tidak boleh menjadi penghalang bagi puluhan ribu anak-anak NTB untuk mengenyam pendidikan.

"Semua kita salah kalau membiarkan ini (70 ribu anak NTB tidak sekolah). Mulai dari keluarga, RT, kepala lingkungan, kadus, kades, lurah, camat, termasuk saya juga ikut bersalah kalau membiarkan. Dinas Dikpora harus punya sistem untuk meneropong itu semua sampai ke bawah," kata dia.

Sebagai wakil rakyat yang sering turun ke lapangan, Didi mengatakan persoalan ekonomi seringkali menjadi pemicu anak tidak sekolah. Misalnya jarak rumah dengan sekolah yang jauh, sehingga siswa mengeluarkan biaya yang cukup besar.

​Untuk mengatasi persoalan tersebut, Didi mendorong adanya kebijakan afirmatif berupa penyediaan sarana transportasi seperti bantuan sepeda bagi siswa yang terkendala jarak tempuh ke sekolah. Didi juga mengusulkan adanya alokasi dana transportasi bulanan secara langsung kepada siswa berpenghasilan rendah agar aksesibilitas ke sekolah tetap terjamin.

"Jadi harus dilakukan segala daya upaya untuk bagaimana menyelamatkan mereka, pastikan mereka harus sekolah," tandasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memerintahkan validasi data untuk memperkuat langkah penanganan puluhan ribu anak tidak sekolah di NTB. Berdasarkan data sementara, jumlah anak tidak sekolah di NTB sebanyak 70 ribu anak.

Namun, angka tersebut masih harus diverifikasi untuk memastikan kondisi riil di lapangan dan menghindari kesalahan identifikasi maupun penghitungan. Iqbal memerintahkan dilakukan pemutakhiran data secara menyeluruh, koordinasi lintas pemerintahan, dan intervensi pendidikan yang tepat sasaran hingga tingkat desa.

Menurutnya, penuntasan persoalan anak tidak sekolah harus dimulai dengan memastikan identitas, kondisi keluarga, serta penyebab setiap anak tidak mengakses pendidikan formal. Sehingga kebijakan dan program penanganan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

"Kita perlu mengetahui kondisi riil di lapangan. Saat ini kita belum memiliki profil ATS secara utuh. Siapa saja mereka dan mengapa masuk kategori anak tidak sekolah, ini harus kita ketahui,” kata Iqbal.

Dia mengatakan penanganan anak tidak sekolah tidak cukup dilakukan melalui penyediaan akses pendidikan atau program intervensi secara umum. Pemerintah daerah harus memahami persoalan setiap anak secara spesifik, mulai dari identitas dan latar belakang keluarga hingga faktor yang menyebabkan mereka putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal.

Karena itu, dia mendorong uji coba pemutakhiran data berbasis wilayah sasaran (pilot project) di desa-desa Program Desa Berdaya. Posyandu keluarga juga didorong menjadi salah satu simpul pengumpulan dan pemutakhiran data pendidikan, sehingga identifikasi anak tidak sekolah dapat dilakukan lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya.

“Memperbaiki data saja akan dapat mengeluarkan kita dari zona merah. Dengan data yang benar, kita akan mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa menentukan langkah penanganannya,” kata dia.