Lombok Timur, IDN Times – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) angkat bicara menyikapi polemik dalam program pendataan dan penyaluran bantuan modal Usaha Mikro, Kecildan Menengah (UMKM). Ini menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat.
Kegaduhan ini muncul setelah banyaknya laporan yang menyebutkan bahwa sejumlah penerima bantuan dinilai tidak tepat sasaran. Bahkan, tak sedikit nama yang masuk dalam daftar penerima diduga tidak memenuhi kriteria sebagai pelaku UMKM.
Merespons hal ini, Ketua DPRD Lotim, M. Yusri, menegaskan bahwa dewan akan segera memanggil Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop) setempat untuk meminta klarifikasi secara resmi. Pemanggilan ini dilakukan untuk menyelidiki akurasi data yang menjadi dasar penyaluran bantuan.
“Kami menerima banyak aduan masyarakat. Ada yang merasa berhak tapi tidak terdata, sementara yang tidak berkategori UMKM justru masuk daftar penerima. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Yusri, Minggu (28/11/25).
Yusri menekankan bahwa proses pendataan ke depannya harus dilakukan secara lebih transparan dan melibatkan unsur pemerintah desa. Hal ini, menurutnya, sangat krusial untuk memastikan verifikasi di lapangan berjalan lebih akurat.
“Bantuan permodalan UMKM ini seharusnya menjadi stimulus bagi pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan dan memiliki usaha yang aktif," ujarnya.
Yusri menegaskan, pemanggilan ini untuk memastikan bahwa bantuan ini tidak disalahgunakan Kedepan Diskop bisa memperketat validasi sehingga tidak ada lagi kesalahan dan bantuan tepat sasaran.
Sebagai langkah konkret, DPRD Lotim juga meminta Diskop untuk segera menyerahkan data lengkap seluruh penerima bantuan. Data ini akan digunakan untuk dilakukan cross-check mendalam.
"Jika terbukti terdapat pelanggaran prosedur, kita tidak menutup kemungkinan untuk meminta evaluasi, bahkan tindakan tegas terhadap pejabat terkait," pungkasnya.
Kepala Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim, Khaerul Ihsan meminta Bupati untuk melakukan penundaan pencairan bantuan, sambil melakukan perbaikan data.
"Karena bantuan ini, kita pemerintah desa jadi sasaran kritik warga. Kita berharap bupati menunda pencairan dan melakukan perbaikan data," ujarnya.
Karena persoalan ini, ia juga berencana akan mendatangi Dinas Koperasi Lotim untuk meminta klarifikasi.
"Besok Senin kita akan mendatangi Diskop untuk meminta klarifikasi mereka," ujarnya.