Diduga Korupsi Rp500 Juta, Eks Pegawai BPR NTB Cabang Bima Ditahan

Deby mengatakan, tersangka AR saat itu selaku Kepala Seksi Dana Perusahaan Daerah PD BPR NTB Bima Cabang Sape pada tahun 2012. Kemudian mengalami mutasi pegawai menjadi Kepala Seksi (Kasi) Penyelematan Kredit BPR NTB Cabang Sape tahun 2016. 

Dalam hasil penyelidikan yang dilakukan, AR diduga melakukan korupsi sejak tahun 2014 hingga 2017 lalu. Dengan total kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp548.562.403 juta.

"Akibat perbuatannya, ada pun total kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp548.562.403 juta," terang dia.

Atas perbuatannya itu, AR diduga melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tersangka juga dikenakan subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diberitakan sebelumnya, dalam melakukan korupsi dana ratusan juta ini tersangka AR melakukan bersama rekannya inisial ID yang kini ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh jaksa. Dia jadi DPO karena mangkir lebih dari tiga kali atas panggilan jaksa.

Dari hasil penyelidikan, keduanya memiliki peran yang sama dalam aksi penggelapan itu. Mereka menggelapkan uang setoran nasabah dalam bentuk tabungan, deposito, hingga kredit.

Modusnya, mengambil uang setoran nasabah tanpa mencatat dalam bentuk dokumen. Uang yang digelapkan lantas digunakan untuk kepentingan masing-masing. Agar aksinya tidak terbongkar, mereka serahkan tanda bukti setoran asli dari Perusahaan Daerah (PD) BPR ke para nasabah.