Desa Wisata di Lotim Minim Dukungan Anggaran dari Pemda
Lombok Timur, IDN Times – Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Lombok Timur (Lorim), Muhir, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi desa wisata di Lotim. Menurutnya, kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena Pemerintah Daerah (Pemda) Lotim dinilai tidak memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sektor pariwisata.
Muhir mengakui bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan desa wisata.
"Selama ini, dari semua bupati yang pernah memimpin Lotim, tidak ada yang serius membangun pariwisata. Hanya sebatas janji dalam bentuk narasi, tanpa implementasi nyata," ujar Muhir.
1. Tidak pernah serius mengembangkan desa wisata
Diungkapkan Muhir, indikator ketidakseriusan Pemda terlihat dari tidak adanya dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, sektor pariwisata seharusnya menjadi salah satu sumber pemasukan PAD.
Muhir menjelaskan, selama ini pengembangan dan pembangunan pariwisata di Lotim hanya bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
"Kami berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bupati Haerul Warisin bisa memberikan sentuhan baru dengan memberikan dukungan pendanaan melalui APBD PAD. Dengan begitu, desa wisata yang memegang SK desa wisata bisa berkembang lebih baik," harapnya.
Tahun 2026 akan menjadi penentu komitmen Bupati Haerul Warisin dalam menjadikan pariwisata sebagai sektor utama atau hanya dipandang sebelah mata seperti pemerintahan sebelumnya.
"Kita berharap desa wisata bisa dianggarkan untuk dibantu pengembangannya masing-masing," ucap Muhir.
2. Pariwisata Lotim, gagah dalam narasi, lemah dalam implementasi
Muhir mengibaratkan desa wisata di Lotim seperti anak yang dilahirkan oleh kabupaten melalui SK Gubernur dan Bupati, tetapi kemudian ditelantarkan.
"Desa wisata seperti menjadi tunarungu, tunawicara, dan tunawisma. Tidak ada yang mempedulikan, tidak memiliki kesempatan untuk berbicara menyampaikan ide dan gagasan, serta tidak ada tempat untuk mengadu," ungkapnya.
Ia juga menyoroti konsep "Smart" yang diusung oleh pemerintahan Haerul Warisin.
"Bagi saya yang awam, smart-nya kebijakan dalam bidang pariwisata akan diukur dari ketersediaan anggaran untuk desa wisata dari APBD. Selama ini, pemerintah kita hanya gagah dalam narasi tentang kerja kolaboratif, tetapi lemah dalam implementasi," tegas Muhir.
Muhir mengaku belum menemukan adanya kolaborasi nyata dalam pembangunan sektor pariwisata. Menurutnya Pemda lebih banyak berkolaborasi pada acara seremonial belaka.
"Di pemerintahan baru ini, kita akan lihat pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang disusun pada 2025. Saat ini, kita belum bisa mengukur karena RKP yang ada masih merupakan RKP pemerintahan sebelumnya," jelasnya.
3. 31 Desa terabaikan
Lotim memiliki 31 desa wisata yang seharusnya menjadi potensi besar untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Namun, menurut Muhir, anggaran yang tersedia selama ini hanya cukup untuk operasional, tidak untuk pengembangan.
"Persoalan ini sudah sering saya sampaikan di Musrenbang Kabupaten dan rencana usulan lainnya. Kita sudah dijatahkan anggaran sehingga tidak bisa berkutik," ujarnya.
Muhir berharap, pemerintahan baru di bawah Bupati Haerul Warisin bisa membawa perubahan signifikan bagi sektor pariwisata Lotim. "Jika tersedia anggaran untuk desa wisata, maka kita bisa mengatakan bahwa kebijakan tersebut smart dalam sektor pariwisata," pungkasnya.
Dengan kondisi yang ada, nasib 31 desa wisata di Lotim masih menunggu komitmen nyata dari pemerintah daerah untuk bisa berkembang dan berkontribusi pada perekonomian daerah.
