Dana Pokir DPRD NTB Rp120 Miliar Dicoret, Inspektorat Ungkap Anomali

Budi menjelaskan dana Pokir yang dicoret karena ditemukan adanya anomali. Dari evaluasi, ditemukan adanya dana Pokir lintas daerah pemilihan (dapil), beda tahapan dan konflik kepentingan.

"Itu evaluasi tata kelola terutama yang terkait dengan konflik kepentingan, di judulnya terindikasi korupsi. Makanya pencegahan (KPK) turun. Saya hanya menyampaikan bahwa kemarin itu tata kelola dan evaluasi," kata Budi dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (24/10/2026).

Dia mengatakan review tersebut menindaklanjuti hasil evaluasi KPK untuk membenahi transparansi dan mencegah praktik penyimpangan anggaran. Review yang dilakukan inspektorat mengacu pada sembilan syarat utama tata kelola dan evaluasi program Pokir yang telah disepakati bersama antara KPK, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.

Sembilan syarat itu menjadi acuan Inspektorat dalam memilah usulan Pokir yang sah dan berpotensi melanggar aturan. "Ternyata kita ada yang harus dibenahi, kita benahi. Itulah tujuan tata kelola. Itu pencegahan sebelum terlanjur kita laksanakan. Makanya ada yang kita setop, ada yang diteruskan. Kan tidak semua juga kita setop," jelas Budi.

Dia menjelaskan, inspektorat bukan saja mereview dana Pokir DPRD NTB. Namun juga melakukan review anggaran dan pengelolaan aset di organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.

Bahkan, kata dia, inspektorat mengawal tindaklanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian negara di OPD lingkup Pemprov NTB. "Pokoknya terkait aset dan anggaran itu, kita audit, review. Kan ada beberapa kita lakukan audit dengan tujuan tertentu," terangnya.

Mantan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Bengkulu itu menegaskan semua temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) di masing-masing OPD dikawal tindaklanjutnya. Seperti temuan kelebihan bayar pekerjaan di Dinas Dikbud dan cashback di RSUD NTB.

"Kalau saya obyektif saja, misalnya Dikpora lebih bayar, kita tarik. Kemudian cashback kita tarik. Apa bedanya dengan Pokir yang salah tahapan, salah dapil. Sebenarnya sama, berimbang itulah fungsi kita. Makanya secara rutin kita melaksanakan review yang risiko tinggi," tandasnya.

Budi menjelaskan tidak semua dana Pokir DPRD NTB tahun 2026 dicoret atau dihapus. Untuk Pokir yang masuk dalam APBD murni 2026 tetap berjalan namun nantinya akan dilakukan audit.