Bupati Lotim Soroti Soal Pajak Kendaran Dinas yang Belum Dibayar

Sukiman Azmy menegaskan, pengecekan dan pemeriksaan Randis akan berlanjut ke kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing untuk pemeriksaan fisik lebih lanjut, utamanya yang mengalami rusak berat. Pengecekan juga akan dilakukan untuk kendaraan dinas yang ada di UPT, UPTD, Puskesmas, hingga kecamatan.

“Jika kendaraan tersebut dikatakan rusak berat, bawa kendaraan itu ke  kantornya. Tidak hanya sekadar melaporkan kendaraan tersebut rusak berat,” ujarnya.

Kegiatan ini, selain guna tertib administrasi, jelas Bupati, juga untuk mengurangi beban pemerintah daerah, mengingat tidak sedikit randis yang kondisinya sudah rusak berat namun masih tercatat sebagai aset. Kendaraan yang masih layak, ungkapnya, dapat terus digunakan, tetapi jika sudah tidak layak maka akan dilakukan pelelangan atau hibah.

"Yang layak masih tetap digunakan dan yang tidak layak dilelang atau dihibahkan," tegas Sukiman.

Dalam kegiatan tersebut, Sukiman menekankan kepada pemegang kendaraan dinas agar taat membayar pajak. Menurutnya Pemkab sudah seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat terkait ketaatan membayar pajak. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Sukiman mengancam mencabut kendaraan dinas tersebut bagi yang tidak taat membayar pajak.

"Kita sebagai pemerintah harus menjadi contoh kepada masyarakat dalam ketaatan membayar pajak," tegasnya.

Berdasarkan laporan Asisten Administrasi Umum Setda Lombok Timur, Sofiyati Jamila,  terdapat 3.438 unit kendaraan dinas milik Pemda Lotim. Berdasarkan status pajaknya,  jumlah yang sudah membayar pajak per 31 Desember sebanyak 2.177 unit atau sekitar 63%, sementara yang belum membayar pajak sebanyak 1.261 unit atau sekitar 36,7%. 

"Usai pengecekan ini ke depan diupayakan agar kendaraan-kendaraan tersebut dapat dikeluarkan dari daftar sehingga tidak membebani Pemda, termasuk secara administrasi," tutup Sofiati.