Bangunan SMA Ambruk, Gubernur NTB: Tata Kelola Pendidikan Sangat Buruk
- Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti buruknya tata kelola keuangan dan infrastruktur pendidikan setelah dua ruang kelas SMAN 7 Mataram ambruk dan melukai empat siswa.
- Pembangunan 16 ruang kelas baru di SMAN 7 Mataram tahun 2024 tidak bisa digunakan karena berstatus barang bukti dalam kasus hukum, membuat siswa tetap belajar di gedung lama.
- Iqbal memerintahkan Dinas Dikpora dan PUPRPKP mengecek seluruh bangunan sekolah untuk memastikan keamanan, serta mengalokasikan anggaran pemeliharaan meski dana masih terbatas.
Mataram, IDN Times - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyebut tata kelola keuangan dan infrastruktur pendidikan di Nusa Tenggara Barat sangat buruk. Ucapannya merespos setelah insiden ambruknya dua ruang kelas SMAN 7 Mataram yang menyebabkan empat siswa menjadi korban.
Iqbal mengatakan para siswa menempati gedung sekolah yang sudah tua. Kondisi itu, sebenarnya sudah disadari sehingga pada 2024, Kementerian Pendidikan memberikan anggaran untuk pembangunan 16 ruang kelas baru di SMAN 7 Mataram. Namun, ternyata pembangunan 16 ruang kelas baru di SMAN 7 Mataram, bermasalah hukum.
"Ternyata 16 kelas ini (pembangunan baru) masih dalam status hukum. Jadi kita tidak boleh menyentuh-nyentuh barang ini karena statusnya barang bukti karena masih ada kasus. Seharusnya kalau ini tidak berkasus, anak-anak (siswa) ini sudah menggunakan kelas itu dari sejak tahun 2025. Itu sebabnya mereka (siswa) menggunakan ruang kelas yang lama ini," kata Iqbal di Mataram, Rabu (20/5/2026).
1. Tata kelola pendidikan sangat buruk
Iqbal menegaskan 16 ruang kelas baru yang dibangun pada 2024 dan tidak dapat digunakan hingga saat ini karena tata kelola keuangan dan infrastruktur pendidikan yang sangat buruk. Sehingga pembangunan ruang kelas baru tersebut bermasalah hukum.
Dia mengatakan ada puluhan sekolah di NTB yang kondisinya sama seperti di SMAN 7 Mataram. Pemerintah sudah membangun gedung baru namun tidak dapat dimanfaatkan karena sedang ada kasus hukum.
"Ini kan 16 kelas nganggur karena tata kelola keuangan, tata kelola infrastruktur pendidikan sangat buruk. Ada puluhan sekolah kondisinya seperti ini. Sudah punya gedung baru, tidak bisa dipakai karena kasus hukum," bebernya.
2. Komunikasi dengan kejaksaan
Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu mengatakan akan berkomunikasi dengan Kajati NTB untuk meminta izin menggunakan ruang kelas baru yang sudah dibangun pada 2024. Karena bangunan gedung baru tersebut berstatus barang bukti, pihak sekolah tidak berani memanfaatkannya karena masih ada kasus hukum.
"Jadi kalau bisa kita pinjam sementara untuk proses belajar mengajar biar bisa digunakan. Guru-guru kan enggak berani menggunakan karena kelas-kelas ini masih masalah hukum. Nanti dianggap menghilangkan barang bukti," kata dia.
3. Perintahkan cek seluruh bangunan sekolah
Iqbal menambahkan, dia sudah memerintahkan Dinas Dikpora dan Dinas PUPRPKP untuk mengecek seluruh bangunan di SMAN 7 Mataram. Hal itu penting dilakukan untuk memastikan seluruh ruang kelas yang dipakai untuk proses belajar mengajar dalam kondisi layak dan aman digunakan.
Sejak 2026 ini, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran pemeliharaan untuk perbaikan minor bangunan sekolah di NTB. Tujuannya untuk memastikan seluruh bangunan sekolah aman digunakan untuk proses belajar mengajar.
"Tapi karena kondisi hampir seluruh kelas di NTB ini sebagian besar ada yang mengalami kerusakan yang sangat parah, anggaran itu tidak cukup juga. Dan SMA ini (SMAN 7 Mataram) belum terjangkau ternyata untuk perbaikan minor itu," terangnya.
Sebelumnya, Kepala SMAN 7 Mataram Ridha Rosalina menyebutkan sebanyak lima siswa yang berada di dalam ruang kelas sebelum peristiwa tersebut terjadi. Namun, ada satu siswa yang keluar duluan sebelum ambruknya atap dua ruangan kelas SMAN 7 Mataram.
Saat peristiwa terjadi, ada empat siswa yang berada di dalam ruang kelas dan menjadi korban. Mereka langsung dibawa ke Puskesmas yang berada di belakang SMAN 7 Mataram untuk penanganan medis. Dari empat siswa yang menjadi korban, tiga orang diperbolehkan pulang, sementara satu siswa harus dirujuk ke RSUD Kota Mataram untuk observasi lebih lanjut.
