APBD NTB 2026 Diketok Rp5,7 Triliun, Anggaran Defisit Rp111,2 Miliar
Mataram, IDN Times - DPRD NTB menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sebesar Rp5,75 triliun lebih. APBD NTB 2026 dirancang defisit sebesar Rp111,2 miliar.
APBD NTB 2026 diketok dalam Rapat Paripurna Penetapan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Kantor Gubernur NTB, Jumat (28/11/2025) sore. Penetapan APBD 2026 dihadiri langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
1. Pendapatan daerah ditargetkan Rp5,64 triliun
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menyebutkan pendapatan daerah pada APBD 2026 ditargetkan sebesar Rp5,64 triliun. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3,042 triliun, pajak daerah Rp1,85 triliun, retribusi daerah Rp1,025 triliun.
Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp96,2 miliar, lain-lain PAD yang sah Rp65,19 miliar, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,48 triliun, pendapatan transfer antar daerah Rp1,8 miliar, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp114 miliar, pendapatan hibah Rp2,29 miliar dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp109,9 miliar.
2. Belanja daerah direncanakan Rp5,75 triliun
Sementara, belanja daerah pada APBD NTB 2026 direncanakan sebesar Rp5,75 triliun. Sehingga total defisit anggaran pada APBD 2026 sebesar Rp111,2 miliar.
Isvie juga menjelaskan soal pembiayaan daerah pada APBD NTB 2026. Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp234 miliar dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp234 miliar.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp122,7 miliar. Kemudian pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp122,7 miliar. Jumlah pembiayaan netto Rp111,2 miliar.
3. Gubernur sebut tantangan tidak ringan pada 2026
Sementara, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa dokumen anggaran APBD 2026 ini merupakan komitmen moral dan politik bersama antara DPRD NTB dan Pemprov NTB untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat NTB.
"Memang postur anggaran belanja kita pada 2026 masih jauh dari yang baik dalam pandangan pemerintah daerah maupun legislatif. Namun patut disyukuri bahwa karena ini pembahasan ini pertama dari pemerintahan Iqbal-Dinda setidaknya fondasi visi dan misi terefleksi dalam postur anggaran tersebut," kata dia.
Pada 2026, lanjut Iqbal, Pemprov NTB berupaya meningkatkan PAD. Dengan investasi yang dikeluarkan dia optimis capaian PAD akan meningkat pada 2026. Dijelaskan, APBD NTB 2026 fokus untuk peningkatan pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi daerah, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penguatan ketahanan pangan dan program strategis lainnya.
Dia menyebut pada 2026, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Namun, eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu yakin dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, tantangan itu dapat diubah menjadi peluang untuk melompat lebih tinggi.
"Dengan ditetapkannya Raperda APBD 2026, maka Pemprov NTB berkomitmen melaksanakan program secara transparan dan akuntabel. Sehingga setiap rupiah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Serta mengawal dan mengevaluasi secara konsisten agar orientasi pembangunan tetap berada pada jalur yang telah kita sepakati," kata Iqbal.
