APBD 2025 Disorot, Tangani Kemiskinan Ekstrem Lewat Perbaiki Embung?
Mataram, IDN Times - Kalangan anggota DPRD NTB menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Anggota DPRD NTB M. Nashib Ikroman menyebut APBD NTB 2025 tidak berkualitas.
Hal ini diindikasikan bahwa saat proses penyusunan dilakukan dengan terburu-buru dan asal-asalan. Dia menyoroti program penanganan kemiskinan ekstrem justru dialokasikan dengan kegiatan perbaikan embung senilai Rp27 miliar.
"APBD 2025 ini, juga dibahas dan ditetapkan sebelum Permendagri Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025 ditetapkan," kata M. Nashib Ikroman di Mataram, Kamis (2/1/2025).
1. Dinilai aneh
Padahal, kata pria yang akrab disapa Acip ini, Permendagri baru terkait penyusunan APBD ini mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam hal penekanan pada aspek-aspek pokok APBD agar lebih efektif dan pro rakyat. Seperti penekanan pada stunting, penanganan kemiskinan ekstrem, serta berbagai program yang harus disinkronkan dengan program nasional.
Acip mencontohkan, penanganan kemiskinan ekstrem justru dialokasikan dengan kegiatan perbaikan embung hingga Rp27 Miliar. Padahal, hampir tidak ada korelasi langsung antara pengurangan kemiskinan ekstrem dengan memperbaiki embung.
"Apalagi pola pengerjaannya secara kontraktual, bukan swakelola padat karya," terangnya.
Dia mengatakan data masyarakat yang termasuk miskin ekstrem sudah ada by name by address. Sehingga kegiatan yang harusnya dicantumkan berkaitan langsung dengan intervensi kepada warga miskin ekstrem tersebut.
"Ini seperti pantun Jaka Sembung bawa golok," tandasnya.
2. Belanja penanganan stunting kebanyakan untuk perjalanan dinas
Politisi Partai Perindo ini juga menyoroti Anggaran untuk penanganan stunting. Dia mengatakan justru semua belanja untuk penanganan stunting, hanya untuk belanja penunjang seperti perjalanan dinas, pertemuan dan rapat-rapat.
"Justru belanja pokok untuk menangani stunting kepada ibu hamil dan balita tidak ada sama sekali. Sehingga kesannya yang mengalami stunting justru birokrasinya," kata Acip.
Acip mendengar kabar dalam proses evaluasi APBD NTB 2025, ada keterlibatan tim transisi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih Iqbal-Dinda, untuk melalukan sinkronisasi. Akan tetapi hasilnya sepertinya tidak mengubah apapun.
"Saya tidak mengerti, terus peran tim transisi ini apa, kenapa tidak berikan penekanan agar belanja-belanja lebih berkualitas. Jangan sampai hanya untuk gagah-gagahan," pungkasnya.
3. APBD NTB 2025 mencapai Rp5,78 triliun
Pemprov NTB dan DPRD NTB menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2025. Pemprov NTB merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp5,78 Triliun lebih.
Pj Gubernur NTB Hassanudin dalam rapat paripurna di Kantor DPRD NTB, Rabu (7/8/2024) menyampaikan garis besar KUA PPAS tahun anggaran 2025 tersebut mencakup tiga komponen. Di antaranya soal pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp5,78 triliun lebih. Angkanya terjadi penurunan sebesar 6,37 persen dibandingkan dengan APBD 2024 yang mencapai Rp6,18 triliun.
Penurunan target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 disebabkan menurunnya proyeksi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan naik 100 persen.
Pendapatan asli daerah dianggarkan turun sebesar 19,08 persen yang semula pada APBD 2024 berjumlah Rp3,10 triliun lebih menjadi Rp2,51 triliun lebih.
Kemudian, pendapatan transfer dianggarkan turun sebesar 0,38 persen yang semula pada APBD 2024 berjumlah Rp3,07 triliun lebih menjadi Rp3,06 triliun lebih.
Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan naik sebesar 100 persen dari APBD tahun 2024. Pada APBD 2024, target lain-lain pendapatan daerah yang sah targetnya nol, sedangkan pada APBD 2025 ditargetkan sebesar Rp210,10 miliar.
Sementara dari sisi belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5,68 triliun lebih. Angkanya berkurang sebesar Rp418 miliar lebih dari anggaran pada APBD 2024 sebesar Rp6,10 triliun lebih atau berkurang sebesar 6,86 persen.
