Anggota DPR RI Asal NTB Tolak Usul Luhut Ganti Subsidi Pupuk Jadi BLT

05 Agu 2024, 13:46 WIB

Anggota DPR RI asal NTB Johan Rosihan. (dok. Istimewa)

Mataram, IDN Times - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menolak keinginan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengusulkan subsidi pupuk diubah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Anggota DPR RI Dapil NTB I Pulau Sumbawa itu mengatakan keinginan tersebut tidak melihat realitas persoalan subsidi pupuk yang dialami oleh petani. Selain itu, tidak sesuai dengan tujuan dari adanya subsidi pupuk yakni agar harga yang beredar di pasar tidak memberatkan petani dalam meningkatkan produksi pertanian.

“Secara tegas saya tidak setuju subsidi pupuk diubah dalam bentuk BLT. Sebab hal ini akan merugikan petani dan menyebabkan harga pupuk semakin mahal, karena subsidi pengadaan dan penyalurannya diubah dalam bentuk BLT," tegas Johan, Senin (5/8/2024).

1. BLT sangat rentan digunakan untuk keperluan lain

Uang tunai 50 ribu rupiah

Menurut Johan, BLT yang diterima akan tidak fokus untuk tujuan pembelian pupuk dan sangat rentan digunakan untuk keperluan lainnya. Sehingga akan banyak muncul persoalan baru seperti soal ketersediaan pupuk bersubsidi.

Kemudian juga menyangkut standar BLT, apakah mengikuti harga pupuk subsidi atau nonsubsidi.

"Jadi jangan sampai malah perusahaan pupuknya yang dapat subsidi bukan petani yang melakukan kegiatan produksi pertanian," ucap Johan.

2. Pemerintah diminta fokus pada distribusi pupuk bersubsidi

Ilustrasi pupuk. (IDN Times/Martin L Tobing).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan bahwa untuk mengatasi persoalan kartu tani dalam distribusi pupuk saja, pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang memudahkan petani untuk mengakses pupuk bersubsidi.

Apalagi jika akan melalui pembelian pupuk dengan e-catalog, tentu hal ini akan lebih menyulitkan petani. Menurutnya, pada akhirnya petani lagi yang terus menjadi korban dari model kebijakan pemerintah.

"Saya mengimbau agar pemerintah lebih fokus pada distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran kepada petani yang membutuhkan," saran Johan.

3. Bersikap tegas pada permainan dan penyimpangan di lapangan

ilustrasi uang rupiah (unsplash.com/Mufid Majnun)

Mantan Anggota DPRD NTB ini menambahkan pemerintah mestinya bersikap tegas terhadap segala permainan dan penyimpangan di lapangan. Serta mengatasi terjadinya kelangkaan pupuk subsidi yang selalu terjadi setiap tahun di banyak tempat.

“Saya melihat subsidi harus terus ditingkatkan melalui mekanisme harga jual pupuk bukan melalui BLT," ujar Johan

Johan meminta pemerintah agar segera memperbaiki pendataan secara akurat. Karena tujuan utama dari subsidi pupuk adalah tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.