Anggaran Pemda di NTB Mengendap di Bank hingga Rp1,6 Triliun

Sudarmanto merincikan besar anggaran masing-masing pemda di NTB yang mengendap di bank sampai Maret 2023 antara lain:

1. Pemprov NTB sebesar Rp401,13 miliar.
2. Pemkot Mataram sebesar Rp298,09 miliar.
3. Pemda Lombok Barat Rp220,49 miliar.
4. Pemda Lombok Tengah sebesar Rp206,07 miliar.
5. Pemda Lombok Timur sebesar Rp186,97 miliar.
6. Pemda Dompu sebesar Rp110,78 miliar.
7. Pemda Sumbawa Barat sebesar Rp75,76 miliar.
8. Pemda Lombok Utara sebesar Rp69,56 miliar.
9. Pemda Sumbawa sebesar Rp56,72 miliar.
10. Pemda Bima sebesar Rp43,28 miliar.
11. Pemkot Bima Rp36,44 miliar.

Sudarmanto merincikan realisasi pendapatan 11 pemda mencapai 17,86 persen dari target atau dengan nominal sebesar Rp3,979 triliun lebih. Dengan rincian dari PAD Rp499,91 miliar atau 12,56 persen, transfer Rp3,458 triliun atau 87,17 persen dan lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp10,71 miliar atau 0,27 persen.

Dari pendapatan transfer tersebut, 87,04 persen merupakan anggaran transfer dari pusat.
Sedangkan dari sisi belanja, Pemda di NTB telah membelanjakan anggaran sebesar Rp2,325 triliun lebih atau 10,35 persen dari pagu.

Digunakan untuk belanja operasi sebesar 81,44 persen, belanja modal 5,39 persen, belanja tak terduga 0,38 persen, dan belanja transfer 12,82 persen.

Nominal belanja operasi tercatat sebesar Rp1,893 triliun lebih yang sebagian besar untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa dengan porsi masing-masing 69,07 persen dan 26,37 persen. Sedangkan belanja modal baru terserap 4,37 persen.

Terbesar untuk pengadaan tanah pada APBD Kabupaten Sumbawa sebesar 48 persen.
Sudarmanto menjelaskan biasanya anggaran yang masih mengendap itu akan terjadi peningkatan belanja pada triwulan II 2023. Seiring dengan selesainya proses tender atau dimulainya pelaksanaan pekerjaan atau proyek fisik.

Sudarmanto menyebutkan total APBD di NTB tahun 2023 mencapai Rp22,277 triliun lebih. Dengan komposisi PAD sebesar 26,97 persen, transfer 75,38 persen dan lain-lain pendapatan daerah sebesar 0,66 persen.

Sementara belanja ditetapkan sebesar Rp22,474 triliun. Dari jumlah tersebut digunakan untuk belanja operasi sekitar 73,72persen disusul belanja transfer 12,97 persen, belanja modal 12,78 persen dan belanja tak terduga 0,55 persen.

Dengan target pendapatan sebesar Rp22,277 triliun sementara pagu belanja ditetapkan Rp22,474 triliun, APBD di NTB defisit sebesar Rp197,03 miliar.

Defisit ditutup dengan pembiayaan berupa penggunaan SILPA tahun 2022, pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pinjaman daerah. Sementara sisi pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran cicilan utang dan penyertaan modal daerah.