Ada Tiga PR Pj Gubernur NTB Usai Dievaluasi oleh Kemendagri

Hamdi mengatakan tiga program prioritas nasional yang harus menjadi fokus Pj Gubernur NTB. Antara lain, mengendalikan inflasi agar tetap terjaga sebesar 2,5 persen plus minus satu.

Kemudian memastikan kemiskinan ekstrem harus tuntas menjadi nol persen pada akhir 2024. Saat ini, angka kemiskinan ekstrem di NTB sebesar 2,6 persen. Selanjutnya, target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024.

"Itu menjadi dorongan pemerintah pusat supaya kita bisa berada dalam koridor itu. Terkait hal-hal lain seperti program unggulan, pelayanan publik, perizinan, penyerapan anggaran dan pengangguran kita juga dilakukan pemantauan," ungkap Hamdi.

Dalam mencapai target-target tersebut, Pj Gubernur NTB diminta melakukan pembinaan, pengawasan, koordinasi dan komunikasi dengan Pemda kabupaten/kota. Hal itu sejalan dengan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

"Karena menurut tim evaluator, sebetulnya pemerintah provinsi tidak bisa bergerak kalau tidak bersama dengan kabupaten/kota. Tidak bisa kita mencapai target itu kalau tidak bersama kabupaten/kota," terangnya.

Sehingga dalam melakukan perencanaan dan eksekusi, benar-benar berada dalam satu koordinasi. "Supaya kekuatan kita semakin besar untuk mencapai target prioritas pusat itu," tandasnya.

Penjabat Sekda NTB Ibnu Salim mengatakan hasil evaluasi kinerja Pj Gubernur NTB cukup baik. Program prioritas nasional seperti pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting berjalan baik.

"Termasuk juga terselenggaranya pemilu yang aman, damai, adil dan bermanfaat. Alhamdulillah di NTB berjalan sukses dengan perolehan yang sama-sama kita tahu. Itu yang disampaikan laporannya dalam evaluasi itu," terang Ibnu.

Ibnu menyebutkan ada sejumlah catatan Kemendagri terkait kinerja Pj Gubernur NTB pada triwulan II. Selain tiga PR besar seperti inflasi, kemiskinan ekstrem dan stunting, Pemprov NTB diminta mempersiapkan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

"Juga dalam rangka pertumbuhan ekonomi, pemerintah pusat minta segera pembayaran gaji ke-13 untuk ASN dan serapan anggaran dipercepat. Supaya ekonomi bergerak di masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, Pj Gubernur NTB diminta segera mengeluarkan instruksi gubernur terkait larangan pengangkatan tenaga honorer. Sesuai UU, Pemda dilarang mengangkat lagi tenaga honorer.