Pembangunan Huntara Korban Gempa Flores Terhambat Korupsi BNPB
Pembangunan hunian sementara bagi korban gempa Flores terhambat akibat perkara korupsi Dana Siap Pakai di BNPB, meski data penerima telah diserahkan sejak sebulan pascagempa.
Pemprov NTT akan berkoordinasi dengan Kepala BNPB baru, Kristomei Sianturi, untuk memastikan bantuan huntara serta mempertimbangkan penggunaan anggaran provinsi di titik paling mendesak.
Banyak korban di Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur masih tinggal di tenda darurat saat musim hujan; sebagian besar huntara berdiri berkat relawan dan gotong royong warga.
Kupang, IDN Times — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, membenarkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban gempa Flores hingga kini masih terhambat. Ia menyebut, kondisi tersebut berkaitan dengan kasus korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah terungkap.
Melki menyampaikan hal itu dalam sidang paripurna bersama DPRD NTT pada Rabu (4/11/2026). Saat ditanya mengenai perkembangan penanganan pascagempa Flores, ia mengaku akan kembali berkonsultasi dengan BNPB untuk memastikan kelanjutan bantuan pembangunan huntara bagi warga terdampak.
1. NTT hingga Sumatera terdampak
Gubernur NTT Melki Laka Lena menanggapi wartawan di Kantor DPRD NTT. (IDN Times/Putra Bali Mula). Ia mengaku seluruh data dan daftar penerima huntara telah disampaikan kepada BNPB untuk ditindaklanjuti sebulan pasca gempa terjadi. Melki menyampaikan perkara ini tidak berdampak pada penanganan gempa di NTT saja tetapi juga terhadap banjir di Pulau Sumatera.
"Memang sejak sebulan pertama datanya itu sudah kita kasih ke pemerintah pusat melalui BNPB dan kita berbagi tugas. Huntara ini tugas BNPB tapi seperti kita tahu ada masalah itu di BNPB, kejadian seperti yang dikabarkan media, itu menggangu urusan di NTT dan Sumatera," ungkapnya.
2. Langkah selanjutnya Pemprov NTT
Gubernur NTT Melki Laka Lena merespon wartawan di DPRD NTT. (IDN Times/Putra Bali Mula) Ia sementara ini dalam koordinasi lagi dengan kepala BNPB baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi yang menggantikan Letjen TNI Dr. Suharyanto.
"Kami akan segera berkoordinasi dengan kepala BNPB yang baru dan jajarannya lagi untuk memastikan lagi huntara di Flores,"
Ia berencana anggaran Pemerintah provinsi NTT yang ada bisa digunakan untuk membantu pembangunan huntara di beberapa titik yang memang sangat mendesak. Keterlambatan pembangunan huntara ini akibat korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan. Tersangka utamanya Bima Setyawan yang merupakan adik kandung Suharyanto, kepala BNPB sebelumnya. Ia menjabat sebagai Tenaga Ahli Kepala BNP.
Bima diduga kuat memonopoli proyek penanganan bencana seperti karhutla di Kalimantan, Papua hingga gempa di NTT, dan banjir di Sumatera melalui metode penunjukan langsung kepada vendor-vendor yang terafiliasi dengannya. Nilai proyek yang dikondisikan mencapai lebih dari Rp148 miliar.
3. Kondisi memprihatinkan saat musim hujan
Gedung hancur akibat gempa Flores. (Dok Istimewa) Sebelumnya, Ketua Fraksi PSI DPRD NTT Junaidin Mahasan menyoroti bantuan rumah bagi warga korban gempa di Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur.
"Masih banyak warga yang belum memperoleh hunian sementara sebagaimana yang diharapkan. Ini sampai dengan hari ini, masyarakat yang 100 persen rumahnya rusak sudah tidak punya rumah untuk tinggal dan belum mendapat hunian sementara seperti yang dijanjikan," ujarnya.
Ia menyebut huntara yang bahkan sudah banyak berdiri pun 70 persen merupakan bantuan relawan dan gotong royong masyarakat.
Saat ini wilayah tersebut sudah memasuki musim hujan sehingga kondisi masyarakat makin memprihatinkan karena masih bertahan di tenda darurat.
"Jadi kasihan sekali karena sekarang sudah musim hujan. Kalau bisa segera mungkin ya perhatian dari pemerintah itu fokus segera membangun hunian sementara di daerah terdampak," tandasnya.
