5,9 Ton Daging Ayam dari Jatim Dimusnahkan di NTB

17 Apr 2026, 08:39 WIB

Muhammad Nasir

5,9 Ton Daging Ayam dari Jatim Dimusnahkan di NTB

Daging ayam ilegal sebanyak 5,9 ton dari Jatim yang dimusnahkan Balai Karantina NTB. (dok. Istimewa)

Intinya Sih

Balai Karantina NTB memusnahkan 5,9 ton daging ayam ilegal dari Jatim karena tidak memiliki dokumen karantina dan tidak memenuhi standar penyimpanan yang aman.
Daging ayam tersebut dinilai berbahaya dikonsumsi karena diangkut tanpa rantai dingin yang stabil, meningkatkan risiko kontaminasi mikroba dan menurunkan keamanan pangan.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait memperkuat pengawasan lalu lintas komoditas hewan dan tumbuhan ke NTB untuk mencegah masuknya produk berisiko serta menjaga keamanan pangan masyarakat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Lombok Barat, IDN Times - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (NTB) memusnahkan sebanyak 5,9 ton daging ayam ilegal dari Jawa Timur (Jatim), Kamis (16/4/2026). Daging ayam tidak layak konsumsi itu ditemukan Ditpolairud Polda NTB tanpa dokumen di Pelabuhan Lembar, sehingga dilakukan penahanan oleh Karantina NTB.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas karantina, komoditas tersebut tidak dilengkapi persyaratan karantina dari daerah asal. Selain itu komoditas juga diangkut menggunakan truk tanpa pendingin serta kondisi pengemasan dan penyimpanan daging tersebut tidak memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan.

“Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2019, setiap komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan dan produknya yang dilalulintaskan masuk ke NTB wajib dilaporkan pada petugas karantina. Dengan memenuhi dokumen persyaratan, kita bisa memastikan asal-usul produk, juga standar higienitasnya dari daerah asal. Tanpa itu, komoditas dianggap berisiko karena status kesehatan dan keamanannya tidak dapat ditelusuri,” kata Kepala Balai Karantina NTB Ina Soelistyani.

1. Berbahaya dikonsumsi masyarakat

Daging ayam ilegal sebanyak 5,9 ton dari Jatim yang dimusnahkan Balai Karantina NTB. (dok. Istimewa)

Ina menjelaskan bahwa pemenuhan dokumen karantina bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga ketertelusuran (traceability) pangan. Selain itu, lalu lintas produk hewan seperti daging ayam segar juga sangat krusial untuk penerapan standar rantai dingin (cold chain).

Suhu penyimpanan yang stabil sangat penting untuk menekan pertumbuhan mikroba. Tanpa rantai dingin yang konsisten, risiko kontaminasi dan ancaman penyakit serta cemaran menjadi sangat tinggi, sehingga keamanan pangan tidak lagi terjamin.

“Tentu ini sangat berbahaya, dalam hal ini untuk menjaga keamanan pangan, sumber pangan yang dikonsumsi masyarakat, kita tidak menginginkan adanya bahan pangan tidak layak yang dilalulintaskan maupun hingga dikonsumsi oleh masyarakat,” terangnya.

2. Berisiko tinggi memicu kontaminasi

Pemusnahan 5,9 ton daging ayam ilegal dari Jatim. (dok. Istimewa)

Ina menekankan bahwa kondisi keamanan pangan yang dilalulintaskan atau didistribusikan pada masyarakat menjadi salah satu tugas dan fungsi Balai Karantina guna melakukan pengawasan. Dimana hal tersebut tertuang dalam pasal 7, UU No. 21 Tahun 2019, dimana penyelenggaraan karantina salah satunya bertujuan untuk menjamin keamanan pangan.

Menurutnya, pengemasan yang buruk dan suhu penyimpanan yang tidak standar berisiko tinggi memicu kontaminasi serta mempercepat proses pembusukan selama distribusi. Hal tersebut menjadi perhatian serius, karena kondisi itu secara langsung menurunkan tingkat kelayakan pangan sebelum sampai kepada masyarakat.

3. Perkuat pengawasan lalu lintas komoditas hewan dan tumbuhan ke NTB

Daging ayam ilegal sebanyak 5,9 ton dari Jatim yang dimusnahkan Balai Karantina NTB. (dok. Istimewa)

Dia menjelaskan seluruh pemangku kepentingan di NTB yang terus bersinergi dalam pengawasan lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi masuknya hama penyakit, termasuk menjaga lalu lintas pangan yang aman.

“Kami terus berkolaborasi dengan semua instansi, kementerian, lembaga baik pusat, daerah, Polri, TNI dan yang lainnya, ini adalah komitmen nyata dalam menjaga keamanan dan kelayakan pangan yang masuk ke wilayah NTB,” tegasnya.