Dewan Sesalkan Penetapan Tarif Baru Masuk TN Komodo Terburu-buru
Komodo di Taman Nasional Komodo. (dok. Kemenparekraf)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kupang, IDN Times - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Yohanes Rumat menyesalkan sikap Pemerintah Provinsi NTT yang terburu-buru menerapkan tarif baru masuk Taman Nasional (TN) Komodo. Dia menilai ini tanpa melakukan kajian terlebih dahulu dengan melibatkan masyarakat.
"Sangat disesalkan sikap Pemerintah Provinsi NTT yang terburu-buru menetapkan tarif baru masuk TN Komodo mulai 1 Agustus 2022 yang berujung pada polemik di masyarakat," kata Yohanes seperti dilansir dari Antara pada Rabu (3/8/2022).
1. Tarif baru timbulkan polemik
Komodo di Pulau Komodo. (IDN Times/Hana Adi Perdana)Ia mengatakan hal itu guna menanggapi pemberlakuan tarif baru masuk Taman Nasional Komodo oleh Pemerintah Provinsi NTT yang ditentang para pelaku wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
Anggota DPRD dari daerah pemilihan Manggarai Raya itu mengatakan penerapan tarif baru yang mencapai hingga Rp3,7 juta itu telah menimbulkan polemik serius.
Penetapan tarif untuk masuk ke Pulau Komodo maupun Pulau Padar itu ditentang keras oleh para pelaku wisata di Labuan Bajo yang melakukan aksi mogok melayani wisatawan.
Baca Juga: Polisi Tetapkan Seorang Aktivis Pariwisata Labuan Bajo Jadi Tersangka
2. Tanpa sosialisasi dan Perda
Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (IDN Times/Aryodamar)Selain itu, menurut dia, penerapan tarif baru itu menjadi pertentangan karena tanpa didahului dengan pembentukan peraturan daerah (perda) maupun peraturan gubernur (pergub).
"Padahal eloknya ada perda atau pergub dikeluarkan dulu, lalu langkah berikutnya sosialisasi secara masif di tengah masyarakat," tambahnya.
Pemprov NTT terlebih dahulu meluncurkan penerapan tarif baru kemudian membentuk tim sosialisasi. Sementara penetapan tarif yang berlaku saat ini dianggap terlalu buru-buru.
3. Berharap jalan keluar
PinterestYohanes Rumat berharap polemik tersebut segera diselesaikan secara baik, sehingga persoalan tidak merusak citra pariwisata Labuan Bajo yang sedang dikembangkan Pemerintah sebagai destinasi wisata super premium.
Polemik seperti itu, katanya, hanya akan mendatangkan kerugian bagi NTT karena kunjungan wisata bisa berkurang drastis maupun menghambat investasi.
"Kalau polemik yang berlarut-larut seperti ini maka efek buruknya bisa merembes ke mana-mana dan tentu akan merugikan NTT sendiri," ujarnya.
Baca Juga: Ribuan Wisatawan Membatalkan Kunjungannya ke Labuan Bajo