NTB dan NTT Sumbang Pendapatan Negara Rp6,4 Triliun selama 2022

13 Jan 2023, 17:45 WIBKota Kupang

Muhammad Nasir

News

Channel

Add Us on Google

NTB dan NTT Sumbang Pendapatan Negara Rp6,4 Triliun selama 2022

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Syamsinar. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Selama tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTB) menyumbang pendapatan negara sebesar Rp6,4 triliun. Hal itu berdasarkan penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara dari Januari sampai 31 Desember 2022.

Kanwil DJP Nusa Tenggara membawahi dua provinsi yaitu NTB dan NTT. Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Syamsinar menyebutkan realisasi penerimaan pajak di NTB dan Bali mencapai 133,11 persen. Dari target penerimaan pajak Rp4,8 triliun tahun 2022, berhasil dikumpulkan sebesar Rp6,4 triliun.

"Pencapaian ini merupakan sejarah baru bagi Kanwil DJP Nusa Tenggara dimana pencapaian melebihi 100 persen dari target yang ditetapkan juga dicapai oleh seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara," kata Syamsinar pada kegiatan media gathering, Jumat (13/1/2023).

1. NTB sumbang pendapatan negara sebesar Rp3,4 triliun

Ilustrasi pelayanan pajak. (dok. Kanwil DJP Nusa Tenggara)

Dari realisasi penerimaan pajak sebesar Rp6,4 triliun, NTB menyumbang sebesar Rp3,4 triliun. Pada 2022, penerimaan pajak di NTB ditargetkan sebesar Rp2,668 triliun lebih, terealisasi sebesar Rp3,472 triliun lebih. Realisasinya mencapai 130,15 persen atau tumbuh sebesar 9,37 persen.

Sedangkan NTT menyumbang penerimaan negara sebesar Rp2,932 triliun dari target sebesar Rp2,143 triliun lebih pada 2022. Realisasi penerimaan pajak di NTT pada 2022 sebesar 136,8 persen atau tumbuh 11,98 persen.

2. Penerimaan terbesar dari pajak penghasilan

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Syamsinar menyebutkan penerimaan negara itu paling besar berasal dari pajak penghasilan (PPh) mencapai Rp3,482 triliun. Disebutkan setoran PPh Final dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang signifikan sampai dengan bulan Juni 2022 sekitar Rp300 miliar.

Selain itu, adanya kenaikan pendapatan pajak yang berasal dari PPh Pasal 21. Kemudian kenaikan pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari realisasi penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN dan APBD khususnya belanja barang dan modal. Realisasi PPN dan PPnBM mencapai Rp2,536 triliun lebih.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami pertumbuhan positif karena PBB sektor pertambangan mengalami pertumbuhan. Realisasinya sebesar Rp232,35 miliar. Kemudian, penegakan hukum yang berkeadilan dengan mengedepankan prinsip Ultimum Remedium yaitu aktif melakukan Edukasi, Penyuluhan, Imbauan dan Konseling terkait hak dan kewajiban perpajakan.

3. Target 2023 belum ditetapkan

ilustrasi pendapatan negara (IDN Times/Nathan Manaloe)

Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak, lanjut Syamsinar, Kanwil DJP Nusa Tenggara akan melaksanakan beberapa program prioritas sesuai dengan Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2023. Yaitu, Program Prioritas Penerimaan dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Program Prioritas Penerimaan dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Adapun program PPM yang akan dilaksanakan antara lain pengawasan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan perpajakan. Kemudian pengawasan pemberian fasilitas perpajakan, engawasan kegiatan ekstensifikasi perpajakan dan penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan.

Sedangkan program PKM yaitu fokus Kegiatan Pengawasan, fokus Kegiatan Penilaian, fokus Kegiatan Pemeriksaan dan Penagihan, fokus Kegiatan Penegakan Hukum dan enyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan (DSP4).

Untuk target penerimaan pajak di NTB dan NTT tahun 2023, Syamsinar menjelaskan pihaknya masih menunggu dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Nantinya, penentuan besaran target penerimaan pajak di NTB dan NTT dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2022.