Usut Korupsi Chromebook, Kejagung Periksa Eks Kepala Dikbud NTB
Mataram, IDN Times - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa eks Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) NTB Aidy Furqon di Kantor Kejaksaan Tinggi NTB, Selasa (12/8/2025). Pemeriksaan eks Kadisdikbud NTB terkait pengusutan kasus korupsi chromebook di Kemendikbudristek.
Kasi Penkum Kejati NTB Efrien Saputra mengatakan sejumlah pejabat Dinas Dikbud NTB dan Kepala SMKN 4 Mataram mendatangi Kejati NTB, Selasa 13/8/2025). Termasuk eks Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqon yang masih menjalani pemeriksaan hingga sore.
"Iya, benar ada beberapa orang yang memberikan keterangan, akan tetapi bukan penyelidikan atau penyidikan Kejati NTB, tapi Pidsus Kejagung yang tangani," kata Efrien, Selasa (12/8/2025) sore.
1. Kejati NTB hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan
Efrien menjelaskan Kejati NTB hanya memfasilitasi ruangan dan tempat untuk pemeriksaan pihak-pihak terkait soal korupsi chromebook yang sedang ditangani Kejagung. Pemeriksaan dilaksanakan penyidik Pidsus Kejagung terhadap pihak-pihak terkait di NTB.
"Untuk info lengkapnya bisa ditanyakan langsung ke Kejaksaan Agung. Karena saat ini Kejaksaan Agung yang tangani kasus chromebook," jelasnya.
2. Eks Kepala Dinas Dikbud NTB irit bicara
Sementara itu, eks Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqon hadir ke Kantor Kejati NTB sejak pagi. Hingga sore pukul 16.23 WITA, Aidy masih diperiksa penyidik Pidsus Kejagung di kantor Kejati NTB.
Dikonfirmasi terkait kedatangannya ke Kejati NTB, Aidy membenarkan diperiksa terkait pengusutan kasus chromebook. Namun, dia enggan berkomentar lebih jauh terkait pengadAan chromebook di NTB. Dia lalu berjalan menuju ruang pemeriksaan di Kejati NTB.
Sekretaris Dinas Dikbud NTB Jaka Wahyana mengaku hanya mengantar dokumen terkait pengadaan chromebook tahun anggaran 2022.
"Saya hanya ngantar dokumen DPA untuk pak Aidy Furqon kaitan dengan chromebook tahun 2022," jelasnya singkat.
3. Empat Kejari di NTB usut pengadaan chromebook
Saat ini, empat Kejaksaan Negeri (Kejati) sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook di NTB. Yaitu, Kejari Mataram, Kejari Lombok Timur, Kejari Sumbawa dan Kejari Bima.
Kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook di Kota Mataram saat ini dalam tahap puldata dan pulbaket. Pada tahun 2022, sebanyak 25 SD di Kota Mataram tercatat sebagai penerima bantuan, dengan total anggaran mencapai Rp3,125 miliar.
Tahun 2023, jumlah sekolah penerima berkurang menjadi 13 SD, dengan nilai anggaran Rp1,6 miliar. Sedangkan pada 2024, hanya dua sekolah yang menerima bantuan, dengan anggaran sekitar Rp190 juta.
