Lombok Timur, IDN Times - Kepolisian Resort (Polres) Lombok Timur (Lotim) mengajukan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk mengamankan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 mendatang. Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membiayai akomodasi dan mobilitas seluruh personel yang bertugas.
Polres Lotim membutuhkan anggaran itu untuk biaya operasional selama mengamankan pemilu. Harapannya, anggaran yang diberikan sesuai dengan yang diajukan, karena sudah dihitung sesuai kebutuhan.
Kepala Kepolisian Resor Lombok Timur, AKBP Hery Indra Cahyono menegaskan pihaknya mengajukan pengamanan pilkada bupati dan wakil bupati Lotim tahun 2024 ke Pemerintah Kabupaten Lotim sebesar Rp10 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pengamanan seluruh proses tahapan Pilkada sampai selesai.
Dalam pengamanan tersebut, pihaknya akan mengerahkan semua personel Polres Lotim sampai tingkat Polsek. Dengan demikian, pengamanan pilkada bisa lebih maksimal.
"Kita menjaga situasi kamtibmas jauh lebih penting dalam rangka melakukan pencegahan yang akan dapat menganggu situasi menjadi tidak kondusif, makanya kita butuhkan anggaran yang cukup besar," terangnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, Hasni mengatakan pihaknya belum menerima pengajuan anggaran dari Polres Lotim terkait biaya pengamanan pilkada. Hasni mengungkapkan bahwa yang pasti anggaran hibah untuk pengamanan pilkada sudah disiapkan. Sementara untuk jumlahnya masih belum ditentukan.
Hasni mengatakan bahwa yang sudah disiapkan yaitu anggaran hibah untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lotim sebesar Rp14 miliar. Jumlah itu lebih sedikit dari yang diajukan sebesar Rp31 miliar.
"Untuk TNI dan Polri masih belum dibahas, tetapi yang pasti akan disiapkan," terang Hasni.
Sementara itu, untuk pelaksanaan pilkada 2024 mendatang, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memberikan anggaran hibah sebesar Rp41,37 miliar. Anggaran dana hibah yang diberikan Pemkab Lotim lebih kecil dari jumlah usulan yang diajukan oleh KPU Lotim sebesar Rp61,5 miliar.
Jumlah anggaran yang diusulkan tersebut merupakan total jumlah biaya pilkada Lotim, berdasarkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun KPU Lotim. Tetapi jumlah itu akan disesuaikan dengan dana sharing dari Pemerintah Provinsi NTB.