Pj Gubernur NTB Surati Bupati/Wali Kota untuk Gelar Salat Minta Hujan
Mataram, IDN Times -Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat sebanyak 339 desa dan kelurahan pada 9 kabupaten/kota di NTB dilanda bencana kekeringan dengan jumlah masyarakat terdampak 591.793 jiwa atau 169.331 KK.
Bencana kekeringan yang semakin meluas berdampak terhadap krisis air bersih. Sehingga, Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengeluarkan surat edaran ke Bupati/Wali Kota se NTB supaya mengajak masyarakat menggelar salat istisqa atau salat minta hujan.
"Sesuai arahan Penjabat Gubernur, kita akan melaksanakan salat istisqa di seluruh wilayah Provinsi NTB. Untuk itu, sudah ada surat edarannya ke kabupaten/kota," kata Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi NTB Wirawan Ahmad dikonfirmasi di Mataram, Senin (2/10/2023).
1. Pemprov NTB gelar salat istisqa pada 9 Oktober
Wirawan menjelaskan pelaksanaan salat istisqa akan dilakukan secara serentak di NTB. Pemprov NTB telah merencanakan pelaksanaan salat istisqa minta hujan pada 9 Oktober mendatang di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB.
Seluruh aparatur sipil negara (ASN) bersama masyarakat akan dilibatkan untuk meminta turun hujan. "Juga kabupaten/kota menyesuaikan waktunya. Ini digelar serentak di NTB," jelas Wirawan.
2. Gerakan penghijauan
Selain itu, kata mantan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB ini, Pj Gubernur NTB juga meminta pada saat musim hujan nanti dilakukan penghijauan secara serentak. Penghijauan yang dilakukan berkolaborasi dengan multi pihak.
Dengan melibatkan TNI, Polri, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dengan mengerahkan siswa SMA/SMK.
"KPH menyediakan bibit dan lokasinya, dan dilakukan secara bersama-sama. Ini adalah wujud komitmen Pj Gubernur untuk melaksanakan program NTB Hijau dengan semangat maju dan melaju," terang Wirawan.
3. Setengah juta warga NTB terdampak kekeringan
Warga NTB yang terdampak bencana kekeringan tercatat lebih dari setengah juta jiwa, tepatnya 591.793 jiwa atau 169.331 KK. Adapun rincian jumlah desa dan masyarakat terdampak bencana kekeringan di masing-masing kabupaten/kota, sebagai berikut:
- Lombok Barat sebanyak 17.994 jiwa atau 4.499 KK tersebar di 16 desa pada 8 kecamatan.
- Lombok Tengah sebanyak 273.622 jiwa atau 69.294 KK tersebar di 82 desa pada 8 kecamatan.
- Lombok Utara sebanyak 13.873 jiwa atau 4.669 KK tersebar di 10 desa pada 4 kecamatan.
- Lombok Timur sebanyak 112.240 jiwa atau 46.685 KK tersebar di 68 desa pada 13 kecamatan.
- Sumbawa Barat sebanyak 1.544 jiwa atau 446 KK tersebar di 3 desa pada 2 kecamatan.
- Sumbawa sebanyak 58.034 jiwa atau 14.509 KK tersebar di 32 desa pada 15 kecamatan.
- Dompu sebanyak 70.024 jiwa atau 17.490 KK tersebar di 81 desa pada 8 kecamatan
- Bima sebanyak 22.208 jiwa atau 5.001 KK tersebar di 37 desa pada 11 kecamatan
- Kota Bima sebanyak 22.254 jiwa atau 6.739 KK tersebar di 10 kelurahan pada 4 kecamatan.
Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi mengatakan pihaknya sudah mengajukan draf SK penetapan tanggap darurat bencana kekeringan. Draf SK tersebut kini sedang ditelaah Biro Hukum Setda NTB sebelum ditandatangani oleh Gubernur NTB.
BPBD NTB mengajukan proposal ke BNPB sekitar Rp17 miliar untuk penanganan dampak kekeringan.
Selain itu, pihaknya juga mendorong stakeholders terkait seperti BUMN dan badan usaha milik swasta untuk ikut membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih di musim kemarau ini.
Ahmadi menyebutkan tidak sedikit masyarakat yang terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga air bersih yang dibeli bervariasi dari Rp350.000 sampai Rp400.000 tergantung jauhnya lokasi.
