Pimpinan DPRD NTB Setuju Pokir Rp120 Miliar Dicoret, Ini Alasannya!

Menurut politisi Partai Gerindra NTB itu, dana Pokir yang ditemukan anomali tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan pada tahun 2026 ini. Jika dipaksakan maka akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Ini ada yang anomali, kita tak bisa paksakan juga. Jadi setiap rupiah uang rakyat ini harus dikelola dengan cara yang baik," kata dia.

Terkait penghapusan dana Pokir seratusan miliar itu, menjadi pekerjaan bagi anggota DPRD NTB untuk menjelaskan kepada masyarakat. Bahwa aspirasi yang sebelumnya masuk dalam usulan Pokir pada APBD Perubahan 2026, tidak dapat dilaksanakan karena ditemukan anomali.

Sebenarnya, kata politisi asal Lombok Tengah itu, dewan menyayangkan dicoretnya Pokir sebesar Rp120 miliar tersebut. Karena dikhawatirkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena program yang semula telah direncanakan tidak dapat dieksekusi pada 2026 ini.

"Tentu itu menjadi pertimbangan juga, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya yang kita sayangkan. Tetapi apapun itu, pekerjaan baik harus dilaksanakan dengan cara yang baik," kata dia.

Sebelumnya, Inspektur Inspektorat NTB Budi Herman menjelaskan pencoretan dana Pokir seratusan miliar itu merupakan tindaklanjuti dari hasil evaluasi tata kelola dan mencegah terjadinya korupsi. Pencoretan dana Pokir itu juga dilakukan setelah adanya kesepakatan dengan DPRD NTB.

Budi menjelaskan dana Pokir yang dicoret karena ditemukan adanya anomali. Dari hasil evaluasi, ditemukan adanya dana Pokir lintas daerah pemilihan (dapil), beda tahapan dan konflik kepentingan.

"Itu evaluasi tata kelola terutama yang terkait dengan konflik kepentingan, di judulnya terindikasi korupsi. Makanya pencegahan (KPK) turun. Saya hanya menyampaikan bahwa kemarin itu tata kelola dan evaluasi," kata Budi.

Dia mengatakan review tersebut menindaklanjuti hasil evaluasi KPK untuk membenahi transparansi dan mencegah praktik penyimpangan anggaran. Review yang dilakukan inspektorat mengacu pada sembilan syarat utama tata kelola dan evaluasi program Pokir yang telah disepakati bersama antara KPK, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.

Sembilan syarat itu menjadi acuan Inspektorat dalam memilah usulan Pokir yang sah dan berpotensi melanggar aturan. "Ternyata kita ada yang harus dibenahi, kita benahi. Itulah tujuan evaluasi tata kelola. Itu pencegahan sebelum terlanjur kita laksanakan. Makanya ada yang kita setop, ada yang diteruskan. Kan tidak semua juga kita setop," jelas Budi.

Budi menjelaskan tidak semua dana Pokir DPRD NTB tahun 2026 dicoret atau dihapus. Untuk Pokir yang masuk dalam APBD murni 2026 tetap berjalan namun nantinya akan dilakukan audit oleh inspektorat NTB.