Penyaluran SPHP Disetop Sementara, NTB Khawatir Harga Beras Melonjak
Mataram, IDN Times - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyetop sementara penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025. Selain itu, Bapanas juga menunda pemberian bantuan pangan beras selama bulan Januari - Februari 2025.
Menyikapi kebijakan pemerintah pusat tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku pasrah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB Abdul Aziz mengatakan kebijakan ini dikhawatirkan akan semakin menyebabkan melonjaknya harga beras di NTB.
Apalagi menjelang hari besar keagamanan bulan suci Ramadhan 2025, kebutuhan pangan pasti akan meningkat.
"Pastilah ada pengaruh (kenaikan harga bahan pokok), kalau kebijakan seperti itu. Tapi, lagi-lagi ini kebijakan pemerintah, kita mau bilang apa, kita di daerah mengikuti saja," kata Aziz di Mataram, Jumat (7/2/2025).
1. Konsekuensinya harga beras akan naik
Aziz menjelaskan tujuan pemerintah menunda pemberian bantuan pangan beras Januari - Februari dan penghentian sementara penyaluran SPHP tahun 2025 supaya harga gabah kering panen (GKP) dapat dipertahankan Rp6.500 per kilogram.
Tetapi konsekuensinya, kata Aziz, harga beras di pasaran akan mengalami kenaikan.
"Kalau tidak ada SPHP berarti harga beras akan naik, karena SPHP namanya saja stabilisasi pasokan harga pangan," terangnya.
Aziz mengatakan pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak sebagai langkah antisipasi terhadap kebijakan pemerintah yang menghentikan sementara penyaluran SPHP dan penundaan pemberian bantuan pangan beras. Karena itu merupakan kebijakan pemerintah yang harus diikuti oleh pemerintah daerah.
"Kalau menurut saya sebagai kepala dinas, sebetulnya, jangan dihentikan beras SPHP itu dalam rangka kita kendalikan stabilitas harga," ucapnya.
2. Beras petani dan pelaku usaha pangan yang beredar di pasaran
Dengan adanya kebijakan ini, lanjut Aziz, maka beras yang beredar di pasaran adalah beras petani dan pelaku usaha pangan. Namun, jika beras SPHP dari Bulog dihentikan sementara maka pasti akan terjadi kenaikan harga.
Terkait stok beras di NTB, Aziz mengungkapkan masih tetap aman di Bulog. Dia menjelaskan kebijakan ini tujuannya untuk mendorong petani dapat menikmati harga beras yang bagus. "Artinya, petani sendiri yang langsung menjual berasnya," jelasnya.
Berdasarkan surat Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi Nomor : 34/TS.03.03/K/02/2025 06 Februari 2025, perihal Penundaan Bantuan Pangan Beras dan Penghentian Sementara Penyaluran SPHP Beras Tahun 2025 yang ditujukan kepada Direktur Utama Perum Bulog tanggal 6 Februari 2025.
Terdapat tiga poin surat Kepala Badan Pangan Nasional, antara lain, pertama, penundaan pemberian bantuan pangan beras selama bulan Januari-Februari 2025. Kedua, penghentian sementara penyaluran SPHP Beras Tahun 2025 mulai 7 Februari 2025.
Ketiga, kebijakan pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran kembali SPHP beras diputuskan pada rapat koordinasi terbatas selanjutnya.
3. Besar anggaran pengendalian inflasi di NTB tahun 2024
Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, dana APBN yang digunakan untuk pengendalian inflasi di provinsi NTB pada 2024 lalu mencapai Rp1,8 triliun. Dengan rincian alokasi dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp1,8 triliun dan Dana Desa Rp98,03 miliar.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani menjelaskan pengendalian inflasi di NTB dilakukan melalui empat intervensi. Antara lain, kelancaran distribusi melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi sebesar Rp97,77 miliar, keterjangkauan harga melalui pemeliharaan sarpras dan penanggulangan bencana Rp11,57 miliar.
Selain itu, ketersediaan pasokan melalui pembangunan dan pemeliharaan sarpras irigasi dan bendungan Rp 472,61 miliar serta komunikasi efektif melalui penyediaan dan pengembangan statistik harga Rp1,33 miliar.
Secara terperinci, anggaran pengendalian inflasi sebesar Rp1,8 triliun digunakan untuk program infrastruktur konektivitas layanan angkutan, revitalisasi prasarana bandara dan terminal sebesar Rp82,94 miliar.
Pengembangan bendungan, danau, bangunan penampung air dan jaringan air Rp499,01 miliar, penyediaan dan pelayanan informasi statistik Rp1,3 miliar, bantuan pangan nontunai Rp1,22 triliun untuk 3,43 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan bantuan langsung tunai Dana Desa Rp98,03 miliar untuk 27.230 KPM.
