Pendapatan Hotel di Mataram Anjlok, Ada Opsi Pengurangan Karyawan

25 Apr 2026, 17:44 WIB

Muhammad Nasir

Pendapatan Hotel di Mataram Anjlok, Ada Opsi Pengurangan Karyawan

Salah satu hotel bintang di Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Intinya Sih

Pendapatan hotel di Kota Mataram turun hingga 50 persen pada awal 2026 akibat efisiensi anggaran pemerintah dan rendahnya okupansi yang hanya mencapai sekitar 30 persen.
Pelaku usaha perhotelan mempertimbangkan opsi pengurangan karyawan, namun berharap agenda Porprov NTB dan libur sekolah Juli 2026 dapat membantu pemulihan sementara sektor ini.
Asosiasi Hotel Mataram meminta pemerintah daerah memberi insentif pajak, terutama potongan PBB hingga 50 persen, agar beban operasional berkurang dan PHK bisa dihindari.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Mataram, IDN Times - Pendapatan city hotel di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada awal 2026 terjun bebas. Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) I Made Adiyasa Kurniawan menyebut pendapatan turun hingga 50 persen. Hingga April 2026, okupansi hotel di Kota Mataram rata-rata di angka 30 persen. Penurunan pendapatan dan masih rendahnya okupansi disebabkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang masih berlanjut pada 2026 ini.

"Jadi input dari teman-teman hotel di Kota Mataram yang memang mengandalkan MICE karena punya kapasitas ruang pertemuan yang besar dan kamar yang banyak, itu mereka sangat down pendapatannya. Terjun bebas, turunnya bisa 50 persen lebih dibanding tahun sebelumnya," kata Made Adiyasa dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (25/4/2026).

1. Masuk fase mengkhawatirkan

Prime Park Hotel Lombok yang berada di tengah-tengah Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Made Adiyasa menambahkan bahwa pelaku usaha perhotelan di Kota Mataram berharap pemerintah melonggarkan kegiatan rapat-rapat di hotel. Karena sekarang menurutnya kondisi perhotelan sudah masuk fase mengkhawatirkan.

Dia mengungkapkan untuk hotel bintang 2 ke bawah, daribsisi okupansi masih relatif stabil namun harga kamar terkoreksi. Karena memang hotel bintang 2 ke bawah tidak terlalu banyak mendapat porsi kegiatan pemerintah, sehingga okupansinya relatif stabil.

"Kalau hotel besar, terpukulnya dobel dari sisi penjualan kamar dan pemakaian ruang pertemuan yang tidak ada. Tahun 2026 ini yang bikin beda itu awal tahun yang sudah low season masih ketemu dengan Ramadan. Kalau Ramadan, hotel di Kota Mataram ini huniannya selalu di bawah 30 persen. Jadi tahun ini terasa lebih berat karena berbarengan di awal tahun," bebernya.

2. Pengurangan karyawan menjadi opsi

Ilustrasi hotel di Senggigi Lombok Barat. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Di tengah kondisi yang semakin sulit, Made Adiyasa menyatakan masih ada harapan para pelaku usaha perhotelan di Kota Mataram pada Juli mendatang. Karena pada bulan Juli ada agenda Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026.

Selain itu, pada bulan Juli juga berbarengan dengan libur anak sekolah. Sehingga diharapkan terjadi pemulihan kondisi pada triwulan II 2026. Setelah itu pada bulan Agustus biasanya okupansi hotel turun lagi dan setelahnya ada event MotoGP yang diharapkan meningkatkan okupansi hotel di Kota Mataram.

Made Adiyasa menambahkan para pelaku usaha perhotelan di Kota Mataram masih wait and see terkait rencana mengurangi karyawan di tengah kondisi sulit saat ini. Dari hasil diskusi para pelaku usaha perhotelan di Kota Mataram yang tergabung dalam AHM, bahwa pengurangan karyawan menjadi salah satu opsi.

"Kemarin hasil diskusi di AHM, pengurangan karyawan memang menjadi salah satu pilihan, tetapi dengan adanya Porprov di bulan Juli, mungkin itu bisa diminimalisir. Tapi kalau dampak perang ini berkelanjutan, belum lagi kelangkaan BBM yang meningkatkan cost operasional, itu yang kami khawatirkan," kata dia.

3. Pelaku usaha perhotelan minta keringanan pajak

Geliat investasi di KEK Mandalika dengan hadirnya hotel baru. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Di tengah kondisi yang tidak menentu, pelaku usaha perhotelan di Kota Mataram meminta pemerintah memberikan insentif pajak. Karena menurut Made Adiyasa, banyak sekali komponen pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha perhotelan.

Dari sekian banyak komponen pajak yang harus dibayar, minimal pemerintah daerah dapat memberikan diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 50 persen. Jika itu bisa diberikan pemerintah daerah, maka pelaku usaha perhotelan akan terbantu, sehingga potensi terjadinya pengurangan karyawan dapat dihindari.

"Pajak yang inline dengan pendapatan seperti PB1 (Pajak Pembangunan 1) mungkin sulit, tapi PBB karena ditetapkan pemerintah, mungkin dari sana bisa diberikan potongan. Hal ini pernah dilakukan karena waktu Covid-19 dulu, ada diskon PBB dan libur bayar pajak air tanah," kata dia.

Dia menyebut jumlah kamar hotel di Kota Mataram sebanyak 9.000 kamar. Bulan depan, direncanakan ada tambahan 124 kamar hotel di Kota Mataram. Karena ada salah satu hotel yang sudah selesai dibangun dan direncanakan beroperasi pada Mei mendatang.

"Jadi akan ada tambahan suplai kamar dan ruang pertemuan di Mataram di saat event masih belum kelihatan. Sehingga kami harapkan adanya tambahan event yang punya skala minimal regional atau lingkup NTB. Seperti Porprov ini, semua kabupaten/kota berpartisipasi, akan ada sekitar 6.000 atlet, artinya minimal 3.000 kamar akan terjual selama 10 hari," tandasnya.