Pemprov NTT Kirim Satgas Khusus Temui Tokoh Penolak Geothermal Flores
Kupang, IDN Times - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menemui masyarakat dan tokoh-tokoh yang menolak proyek geothermal. Tim ini juga telah dua kali melakukan rapat dan menjadwalkan ke Pulau Flores pada 15 Mei 2025 nanti.
Kepala Bapperida NTT, Alfonsius Theodorus, menyampaikan ini, Rabu (7/5/2025), Satgas tersebut akan datang ke beberapa titik lokasi warga yang menolak di Pulau Flores.
"Kami sudah melakukan rapat maraton dan tim ini akan bergerak ke tiga sampai empat lokasi untuk berbicara dengan seluruh masyarakat yang melakukan penolakan," kata dia.
1. Beranggotakan tokoh agama
Alfonsius menyebut satgas ini beranggotakan tokoh-tokoh agama, masyarakat, sosial, lingkungan dan bidang lainnya. Satgas ini akan membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar geothermal dan pemilik lahan. Setelahnya mereka melapor ke pemerintah untuk dicarikan solusi.
"Jika ditolak apa upaya yang bisa kita lakukan supaya mereka terima? Apa alasan mereka menolak? Bila alasannya teknis maka diselesaikan secara teknis, kalau sosial kita selesaikan secara sosial, kan begitu," tukasnya.
2. Jaminan dari pemerintah
Menurutnya proyek geothermal tidak akan mengesampingkan kelestarian lingkungan. Pemerintah menjamin ini, tekan Alfonsius, karena proyek ini bakal melalui feasibility study yang matang, AMDAL, riset dan analisis terhadap pembangunan geothermal.
"Kita jaga kelestarian lingkungan tetapi sisi untuk membangun energi yang kita butuhkan ini harus terjaga sesuai koridornya," ujarnya saat ditemui di Swissbell Court, Kota Kupang saat itu.
Sebelumnya, ia menyebut NTT punya potensi geothermal yang besar di dunia, sehingga ini jadi isu energi baru terbarukan yang strategis.
"Untuk itu pemerintah akan secepatnya menyelesaikan ini dengan baik. Akan dibereskan satu per satu dan biarkan di lapangan nanti yang membuktikan," sebutnya.
3. Penolakan 6 uskup
Pembangunan proyek geothermal di Pulau Flores sebelumnya ditolak masyarakat dan didukung Para Uskup Provinsi Gerejawi Ende. Mereka menyatakan penolakan dalam Surat Gembala Pra-paskah Para Uskup Provinsi Gerejawi Ende. Surat ini terbit sesuai hasil sidang tahunan di Seminari Tinggi Santu Petrus Ritapiret, Kabupaten Sikka, 10 hingga 13 Maret 2025 lalu.
Keenam uskup yang membubuhkan tanda tangan penolakan dalam surat itu ialah Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD; Uskup Denpasar, Mgr. Silvester San; Uskup Larantuka, Mgr. Fransiskus Kopong Kung; Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat; Uskup Maumere, Mgr. Edwaldus Martinus Sedu; dan Uskup Labuan Bajo, Mgr. Maksimus Regus.
