Mataram, IDN Times - Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memproses pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyiapkan anggaran sebesar Rp120 miliar untuk THR dan TPP ASN lingkup Pemprov NTB.
"Dari BPKAD kita buka keran pengajuannya THR dari semua OPD. Untuk hari ini sudah sekitar 50 persen OPD sudah masuk permohonannya," kata Pelaksana Tugas (Plt) BPKAD NTB Ervan Anwar di Mataram, Selasa (18/3/2025).
Ervan merincikan besaran anggaran yang telah disiapkan untuk pembayaran THR dan TPP ASN Pemprov NTB. Untuk pembayaran THR disiapkan anggaran sebesar Rp95 miliar, sedangkan untuk TPP sebesar Rp25 miliar.
"Artinya sekitar Rp120 miliar anggaran yang disiapkan untuk THR dan TPP," sebutnya.
Ervan menambahkan anggaran THR dan TPP sebesar Rp120 miliar tersebut diperuntukkan bagi 18.903 ASN Pemprov NTB. Terdiri dari 12.108 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6.795 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PPK yang mendapatkan THR diperuntukkan bagi yang diangkat mulai 2020 sampai 2023. Dia menjelaskan untuk pembayaran TPP ASN berdasarkan ketentuan sesuai dengan kelas jabatannya.
Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2025, besaran THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada aparatur negara meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi ASN pusat, prajurit TNI-Polri, dan para hakim.
Sedangkan bagi ASN daerah, diberikan dengan skema yang sama seperti ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Ervan menjelaskan THR dan TPP ASN Pemprov NTB dipastikan cair sebelum libur lebaran. Saat ini, organisasi perangkat daerah (OPD) sedang mengajukan permohonan pencairan ke BPKAD NTB.