Pemprov NTB Lunas Utang Rp632 Miliar, Kini Fokus Pengentasan Kemiskinan

Iqbal menyebutkan pada 2023, utang Pemprov NTB mencapai Rp632 miliar. Kemudian berkurang menjadi Rp564 miliar pada 2024. Selanjutnya pada 2025, utang Pemprov NTB yang tersisa sebesar Rp380 miliar sudah terbayar lunas. Sehingga pada 2026, Pemprov NTB tidak lagi memiliki beban utang.

Dia menjelaskan keputusan melunasi seluruh utang daerah meskipun berdampak pada keterbatasan ruang fiskal, merupakan upaya membangun fondasi pembangunan yang bersih dan berkelanjutan. Saat ini, NTB memasuki tahun anggaran tanpa beban utang, sekaligus memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan sistem manajemen talenta dan penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk penguatan Bank NTB Syariah sebagai holding sektor finansial.

Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu mengungkapkan bahwa kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar di NTB..Dimana, lebih dari 10 persen masyarakat NTB berada dalam kondisi miskin dan sekitar 2 persen dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Dia menegaskan bahwa cita-cita menjadikan NTB mendunia harus diawali dengan kemakmuran yang dirasakan masyarakat secara luas. "Tidak mungkin NTB mendunia tanpa terlebih dahulu menjadi makmur,” kata dia.

Pemprov NTB menargetkan nol desa dengan kemiskinan ekstrem pada tahun 2029 serta penurunan tingkat kemiskinan menjadi satu digit. Dia menjelaskan pembangunan difokuskan dari desa sebagai fondasi utama. “Pembangunan harus dimulai dari desa. Dari sanalah fondasi kemakmuran kita dibangun,” tambahnya.

Untuk mendukung hal tersebut, kata Iqbal, Pemprov NTB menggelontorkan anggaran sebesar Rp472 miliar langsung ke desa serta tambahan Rp51 miliar untuk optimalisasi lahan dan irigasi. Dia mengatakan bahwa Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama, dengan intervensi langsung pada desa-desa miskin ekstrem.

Sebanyak 40 desa miskin ekstrem menjadi prioritas awal dengan dukungan lebih dari Rp1 miliar per desa, serta 257 desa lainnya melalui program desa berdaya tematik. Seluruh intervensi dilakukan melalui pendekatan bottom-up untuk memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Di sektor pertanian, kebijakan pemerintah menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya nilai tukar petani dari 123 menjadi 134. “Ketika nilai tukar petani naik, kemiskinan turun dan di situlah kita menemukan jalan paling nyata,” terangnya.

Ke depan, kata Iqbal, sektor ketahanan pangan dan pariwisata akan menjadi dua penggerak utama ekonomi NTB, termasuk melalui investasi strategis senilai Rp1,3 triliun. Sebagai salah satu daerah penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, NTB juga memperkuat kebijakan perlindungan menyeluruh bagi PMI, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja hingga setelah kembali ke tanah air, termasuk perlindungan terhadap keluarga mereka.

Program yang dijalankan meliputi skema zero cost keberangkatan PMI, peningkatan kualitas tenaga kerja berbasis keterampilan dan sektor formal, serta pendampingan keuangan dan usaha pasca-penempatan.

Sementara, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menjaring aspirasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Musrenbang NTB Tahun 2026 diselenggarakan pada 14-16 April 2026 dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari kementerian/lembaga, DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, hingga mitra pembangunan.

Selama proses berlangsung, Musrenbang berhasil menghimpun sekitar 864 usulan dari berbagai tahapan perencanaan, mulai dari evaluasi kinerja, forum perangkat daerah, Musrenbang kabupaten/kota, hingga aspirasi melalui DPRD.

Sebagai bentuk komitmen, pada tahun 2026 Pemprov NTB juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp450,04 miliar untuk intervensi langsung pada 841 desa/kelurahan di 10 kabupaten/kota, termasuk 106 desa kantong kemiskinan.