Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas, Pengusaha Hotel di NTB Waswas
Mataram, IDN Times - Pengusaha perhotelan di Nusa Tenggara Barat (NTB) merasa cemas atas kebijakan Pemerintah Pusat yang memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen dari sisa anggaran tahun 2024. Kebijakan ini dikhawatirkan akan berdampak signifikan pada industri perhotelan di NTB, terutama yang mengandalkan sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
Ketua DPD Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, Lalu Kusnawan, menyebutkan bahwa sekitar 50 persen hotel di NTB sangat bergantung pada kegiatan MICE. Pemangkasan tersebut diperkirakan akan memengaruhi operasional hotel dan kunjungan wisatawan.
“Sebanyak 50 persen hotel di NTB bergantung pada kegiatan MICE. Ini akan berpengaruh terhadap operasional hotel. Ada 78 anggota IHGMA di NTB, dengan rata-rata satu hotel mempekerjakan 200 orang,” ungkap Kusnawan di Mataram, Jumat (15/11/2024).
1. Dampak besar pada City Hotel
Menurut Kusnawan, hotel-hotel yang berada di wilayah perkotaan atau city hotel akan merasakan dampak terbesar dari kebijakan ini. Pasalnya, hotel di perkotaan mengandalkan kegiatan MICE yang umumnya diselenggarakan oleh instansi pemerintah.
“Hotel-hotel di kota pasti terkena dampaknya. Sedangkan untuk hotel-hotel resort, mereka tidak perlu dikhawatirkan karena sudah memiliki pasar tersendiri,” jelas Kusnawan, yang juga menjabat sebagai Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lombok Utara.
2. Perlu solusi alternatif dari pemerintah
Meski menghormati kebijakan pemerintah, Kusnawan berharap ada solusi alternatif dari pemerintah daerah untuk mengurangi dampak kebijakan tersebut terhadap sektor perhotelan. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah mendorong distribusi wisatawan dari kawasan Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena) ke destinasi lainnya di Lombok, seperti Senggigi dan Mandalika.
“Setiap hari, ada sekitar 2.000 wisatawan yang datang ke Gili Tramena dari Bali. Jika 500 orang saja dialihkan ke Senggigi atau Mandalika, itu akan membantu menggerakkan sektor perhotelan dan pariwisata lainnya,” tambah Kusnawan.
Ia juga menyoroti pentingnya memulihkan akses transportasi, seperti fastboat, ke Senggigi sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke wilayah tersebut.
3. Pemangkasan anggaran berdampak pada target wisata
Kusnawan menilai pemangkasan anggaran perjalanan dinas berpotensi memengaruhi angka kunjungan wisatawan ke NTB. Sebab, sektor MICE merupakan salah satu kontributor utama dalam peningkatan kunjungan wisatawan.
“Tingkat kunjungan wisatawan tertinggi berasal dari tiga Gili. Sekarang, pemerintah harus mencari cara untuk mendorong wisatawan mengunjungi destinasi lain seperti Senggigi,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi NTB menargetkan angka kunjungan wisatawan sebanyak 2,5 juta orang pada tahun ini. Hingga Agustus 2024, tercatat 1,5 juta wisatawan telah mengunjungi NTB. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023, kunjungan wisatawan mencapai 2,1 juta orang dari target 2 juta, baik domestik maupun mancanegara.
Untuk mengatasi tantangan ini, Kusnawan mengajak pemerintah daerah dan pusat berkolaborasi dalam menciptakan solusi yang mampu mendukung pemulihan sektor perhotelan. Upaya ini penting agar target pariwisata NTB tercapai dan perekonomian daerah tetap stabil.
