Lotim Usulkan 152 Siswa dari Keluarga Miskin untuk Sekolah Rakyat
- Usulan siswa melebihi kuota
- Siswa diambil dari data keluarga kurang mampu
- Bentuk tim verifikasi dan validasi calon siswa
Lombok Timur, IDN Times – Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI segera beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk jenjang SMP ditargetkan beroperasi akhir Juli, sedangkan jenjang SMA beroperasi September 2025.
Sekolah Rakyat yang akan segera beroperasi dilaksanakan di eks Akademi Keperawatan (Akper) Lombok Timur (Lotim) dengan rencana jumlah calon siswa sebanyak 125 orang untuk jenjang SMA.
1. Usulan melebihi kuota
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lotim, H. Suroto mengatakan, pihaknya mengusulkan 152 anak dari keluarga kurang mampu sebagai calon murid pertama di Sekolah Rakyat yang rencananya akan dibangun. Jumlah ini melebihi target awal sebanyak 125 siswa.
"Sekolah Rakyat tingkat SMA ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu, peran kabupaten terbatas pada pengusulan calon siswa sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara guru by system menjadi urusan pusat. Kabupaten hanya membantu mencari calon murid baru,” kata Suroto.
2.Siswa diambil dari data keluarga kurang mampu
Dijelaskan Suroto, calon siswa sekolah rakyat yang diusulkan berasal dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), basis data yang dikembangkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung penyaluran bantuan sosial. DTSEN menggabungkan informasi dari berbagai sumber, termasuk Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pemetaan Potensi Pembangunan Keluarga (P3KE).
"Ke-152 anak tersebut tersebar di 21 kecamatan se-Lombok Timur. Rencananya, mereka akan dibagi ke dalam lima rombongan belajar (rombel)," jelasnya.
3. Bentuk tim verifikasi dan validasi calon siswa
Suroto menegaskan bahwa untuk memastikan tidak salah sasaran, pihaknya telah menurunkan tim yang akan melakukan verifikasi dan validasi (verval) untuk memastikan bahwa calon siswa benar-benar berasal dari keluarga miskin.
Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.
“Tim masih akan turun ke lapangan memeriksa kondisi ekonomi keluarga calon siswa,” pungkasnya.
