Kementerian PU Mulai Perbaiki Sekretariat DPRD NTB yang Dibakar Massa

Mataram, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB mulai memperbaiki Gedung Sekretariat DPRD NTB yang dibakar massa dalam aksi demonstrasi pada 30 Agustus lalu. Pada 2025, Kementerian PU baru memperbaiki Gedung Sekretariat DPRD NTB, sedangkan Gedung Utama DPRD NTB yang ludes dibakar massa akan direnovasi pada 2026 mendatang.
"Kalau untuk Sekretariat DPRD NTB sudah dimulai pembangunannya oleh Balai Cipta Karya Satker Kementerian PU di NTB. Progres fisiknya sudah mulai sejak minggu kemarin. Sudah dia mulai dari lokasi yang kemarin cukup terdampak kebakaran karena demo," kata Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (8/11/2025).
1. Belum jelas anggaran yang digelontorkan untuk renovasi Gedung Utama DPRD NTB

Dalam aksi demonstrasi pada Sabtu, 30 Agustus 2025 lalu, Sekretariat DPRD NTB dan Gedung Utama DPRD NTB dibakar massa. Dari dua gedung itu, Gedung Utama DPRD NTB yang terdampak cukup parah. Bagian atap bangunan dan barang-barang inventaris ludes terbakar.
Sedangkan Gedung Sekretariat DPRD NTB yang berada di sebelah gedung utama juga terbakar. Namun, Gedung Sekretariat DPRD NTB masih dapat digunakan di lantai tiga. Terkait renovasi untuk Gedung Utama DPRD NTB, Hendra mengatakan masih menunggu pembahasan di pemerintah pusat. Namun, dia mendapatkan informasi Gedung Utama DPRD NTB akan diperbaiki pada 2026.
"Kalau gedung utama, kita masih menunggu pembahasan di pusat. Tahun 2026, tapi kami belum menerima informasi terkait dengan berapa anggaran yang dialokasikan untuk gedung utama," jelasnya.
2. Kemungkinan dilakukan bangun baru

Hendra mengatakan renovasi Gedung Utama DPRD NTB yang ludes dibakar massa, masih dibahas di Kementerian PU dengan Komisi V DPR R. Tetapi yang jelas, kata dia, perbaikan gedung DPRD yang dibakar massa sudah diprogramkan pemerintah pusat.
"Karena itu sudah jadi instruksi presiden. Memang itu menjadi program nasional, semua titik yang kemarin terdampak oleh demo harus dibenahi. Karena bangunan lama sudah habis terbakar, kemungkinan bangun baru. Tapi kita menunggu informasi lebih lanjut," tandasnya.
3. Komisi V DPR RI kawal renovasi Gedung DPRD NTB

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mengatakan renovasi Gedung Utama DPRD NTB yang hangus dibakar massa akan dimulai pada 2026. Dia mengaku sudah menggelar rapat dengan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB Kementerian PU di Dinas PUPR NTB.
Pada tahun ini, Kementerian PU baru menangani Gedung Sekretariat DPRD NTB yang rusak ringan. Sedangkan Gedung Utama DPRD NTB yang rusak berat akibat aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu, bakal ditangani pada 2026.
Anggota DPR RI yang membidangi infrastruktur ini mengatakan bahwa Gedung Utama DPRD NTB yang hangus dibakar massa tidak akan dihancurkan. Kementerian PU hanya melakukan renovasi dan memperkuat fondasi bangunan. Dia meminta agar ruang rapat paripurna dibangun duluan sedangkan ruangan lainnya bisa belakang. Sehingga, Gedung Utama DPRD NTB bisa digunakan untuk rapat paripurna.
Renovasi Gedung DPRD NTB diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp100 miliar. Dinas PUPR NTB mengajukan anggaran sebesar Rp76 miliar untuk rehab Gedung dan Sekretariat DPRD NTB yang hangus dibakar massa. Namun, karena rehab tersebut akan menyesuaikan dengan kondisi terkini dan harus tahan gempa dengan kekuatan magnitudo 9,8 maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp100 miliar.
Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin menambahkan bahwa gedung yang lama tidak dilakukan pembongkaran, tetapi akan diperkuat struktur bangunannya. Untuk itu, akan dilakukan penambahan beberapa dinding beton atau dinding geser sehingga bangunan Gedung DPRD NTB tahan gempa dengan magnitudo 9,8.
Gedung DPRD NTB yang dibakar massa, sebelumnya dirancang tahan gempa dengan magnitudo 6 sampai 7. Dengan renovasi yang akan dilakukan Kementerian PU, Gedung DPRD NTB dirancang tahan gempa dengan magnitudo 9,8.


.jpg)















