Investasi NTB Tembus Rp48 Triliun, Pengangguran Justru Makin Bertambah
.jpg)
Mataram, IDN Times - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat realisasi investasi periode Januari hingga September 2025 menembus angka Rp48,98 triliun. Realisasi investasi di NTB telah mencapai 80,18 persen dari target yang dibebankan pemerintah pusat yaitu sebesar Rp61,09 triliun pada 2025.
Meskipun realisasi investasi cukup tinggi, namun justru angka pengangguran semakin bertambah. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat, angka pengangguran meningkat menjadi 97.930 orang per Agustus 2025. Pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025, angka pengangguran bertambah sebanyak 10.920 orang dalam setahun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB Irnadi Kusuma mengatakan perlu dilakukan kajian lebih mendalam terkait pertumbuhan investasi tinggi yang tidak berbanding lurus dengan penurunan angka pengangguran. Tetapi kemungkinan karena realisasi investasi sebesar itu sebagian besar disumbangkan sektor pertambangan, sehingga tidak maksimal dalam penyerapan tenaga kerja.
"Korelasi antara pertumbuhan investasi yang tinggi seharusnya mengurangi pengangguran. Dan memang kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan yang tidak sesuai kebutuhan," kata Irnadi dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (8/11/2025).
1. Investasi tidak menyerap banyak tenaga kerja dan tidak sesuai kualifikasi yang dibutuhkan
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Muslim mengatakan investasi yang masuk belum banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu, kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan pelaku usaha atau perusahaan tidak sesuai.
"Bisa saja investasi yang naik itu dari sisi kebutuhan SDM tidak terlalu banyak. Kenapa ada tambahan 10 ribu pengangguran sekarang. Karena tidak semua para pelaku usaha itu membutuhkan tenaga kerja dengan skill yang sama," kata Muslim dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (8/11/2025).
Untuk itu, kata Muslim, Pemprov NTB akan mewajibkan setiap pelaku usaha yang beroperasi di NTB untuk membuat roadmap kebutuhan tenaga kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam jangka panjang. Saat ini, sedang disusun Rancangan Peraturan Gubernur NTB tentang Informasi Ketenagakerjaan yang merupakan amanat Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
2. Kehadiran investasi harus dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka
Dengan adanya Pergub itu, nantinya pelaku usaha atau perusahaan yang beroperasi di NTB diwajibkan membuat roadmap tentang kebutuhan tenaga kerja dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan. Sehingga, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota dapat menyiapkan tenaga kerja berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha yang beroperasi di NTB.
"Ini yang belum jalan. Oleh karena itu dalam Rancangan Pergub yang sedang disusun akan mendorong ke arah itu. Perusahaan wajib menyampaikan roadmap kebutuhan tenaga kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan. Sehingga daerah bisa menyiapkan secara dini SDM yang berkualitas," kata Muslim.
Sehingga, kehadiran investasi di NTB dapat membantu mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Selama ini, kata Muslim, Pemda belum punya data kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan setiap pelaku usaha.
Sehingga kehadiran investasi belum maksimal dalam penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. "Kata kuncinya, pelaku usaha wajib melakukan harmonisasi dengan Pemda dalam rangka membantu penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka," terangnya.
3. Kegiatan job fair tidak maksimal dalam menyerap tenaga kerja
Muslim juga menyoroti kegiatan job fair yang dilakukan selama ini. Menurutnya, kegiatan job fair yang dilakukan selama ini tidak maksimal dalam penyerapan tenaga kerja. Dia mengatakan rata-rata lowongan pekerjaan dibuka oleh perusahaan otomotif untuk menjadi sales, lembaga keuangan dan ritel seperti Alfamart dan Indomaret.
"Job fair itu bagus sebagai ajang komunikasi secara langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja. Tapi maunya kita perusahaan besar yang ikut dalam job fair dengan kualifikasi nasional maupun internasional seperti PT AMMAN, PT Sumbawa Timur Mining, PT Sumbawa Juta Raya," ujar Muslim.
Sebelumnya, Kepala BPS NTB Wahyudin mengungkapkan terjadi kenaikan angka pengangguran sebanyak 10.920 orang dalam setahun atau periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 3,06 persen, naik 0,33 persen dibandingkan dengan Agustus 2024.
Kenaikan angka pengangguran selama satu tahun terakhir disebabkan oleh meningkatnya lulusan SMP, SMK dan Perguruan Tinggi yang mencari pekerjaan. Disisi lain daya tampung lapangan usaha terbatas.
Jumlah angkatan kerja di NTB berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2025 sebanyak 3,2 juta orang. Angkanya naik 12.100 orang dibanding Agustus 2024. Sementara, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 1,12 persen dibanding Agustus 2024.
Sedangkan penduduk NTB yang bekerja sebanyak 3,11 juta orang. Angkanya naik sebanyak 1.180 orang dari Agustus 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah pendidikan sebanyak 20.140 orang. Pada Agustus 2025 sebanyak 980,95 ribu orang atau 31,58 persen bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 2,09 persen dibanding Agustus 2024.
Peningkatan jumlah penduduk bekerja per Agustus 2025 sebanyak 1.180 orang di Provinsi NTB dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya bertambahnya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah mulai beroperasi, sehingga berpengaruh pada peningkatan penduduk yang bekerja.
Namun, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Hal itu disebabkan oleh pergeseran peran tenaga kerja manusia yang digantikan oleh mesin pertanian seperti combine harvester.
